Topik

Aceh Tamiang, Kabupaten Kedua Terbesar Terima Alokasi Belanja Barang dari DOKA

·
Aceh Tamiang, Kabupaten Kedua Terbesar Terima Alokasi Belanja Barang dari DOKA
Alokasi belanja barang yang diserahkan kepada pemerintah kab/kota bersumber dari DOKA tahun 2018. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Pengairan Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh tahun anggaran 2018, dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, hanya Kabupaten Aceh Tengah, yang tidak mendapatkan alokasi anggaran belanja barang yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). 

Berdasarkan DPA empat SKPA tersebut, alokasi belanja barang yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersumber dari DOKA terbesar yakni Aceh Timur dengan nilai anggaran Rp 110 miliar, dengan rinciannya Dinas Perhubungan Aceh Rp 1,2 miliar, Dinas Pengairan Aceh Rp 2,5 miliar, Dinas PUPR Aceh sebesar Rp 97,8 miliar, dan Dinas Perkim Aceh Rp 8,9 miliar.

Sementara kabupaten kedua terbesar yang menerima alokasi belanja barang bersumber dari DOKA yakni Aceh Tamiang dengan anggaran Rp 80,6 miliar. Kemudian diikuti pada posisi ketiga Gayo Lues dengan anggaran Rp 80,3 miliar. 

Selanjutnya, kabupaten/kota yang mendapat alokasi anggaran DOKA untuk urutan terakhir yakni Kota Langsa, dengan anggaran Rp 29,8 miliar. Dengan rincian Dinas Pengairan Aceh Rp 2,6 miliar, Dinas PUPR Aceh Rp 19,8 miliar, dan Dinas Perkim Aceh Rp 7,3 miliar. Sementara dalam DPA Dinas Perhubungan Aceh, Kota Langsa tidak mendapat alokasi anggaran belanja barang yang bersumber dari DOKA.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Azhari mengatakan Aceh Tengah tidak mendapatkan alokasi belanja barang yang bersumber dari DOKA 2018, karena tidak adanya kesepakatan antara bupati dan DPRK Aceh Tengah terkait pengalokasian anggaran tersebut.

Menurutnya, dalam Qanun Aceh nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh nomor 2 tahun 2008, pada pasal 11A ayat (2) mengatakan pemerintah kabupaten/kota mengusulkan program dan kegiatan yang dapat dibiayai dengan DOKA kepada gubernur setelah mendapat kesepakatan bersama DPRK.

"Tidak ada kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif pada saat pengusulannya," kata Azhari kepada AJNN, Kamis (26/4).

Ia juga mengungkapkan kalau Pemerintah Aceh sudah berulang kali mencoba memfasilitasi agar tercapai kesepakatan antara bupati dan DPRK Aceh Tengah. Namun hingga tengat waktu yang ditentukan, tidak juga ditemui kata sepakat.

"Kami sudah memfasilitasi berulang kali, namun tetap tak ada kata sepakat," katanya.

Untuk tahun 2019, kata Azhari, usulan program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber DOKA untuk Kabupaten Aceh Tengah telah dialokasikan sesuai usulan yang telah disepakati antara bupati dan DPRK dengan Aceh Tengah.

"Untuk tahun 2019 sudah dialokasikan," pungkas mantan Pj Bupati Aceh Barat Daya itu.

AJNN
Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...