Topik

Ada Qanun, KPPA Khawatir PP Kebiri Predator Seksual Anak Tak Dipakai di Aceh

·
Ada Qanun, KPPA Khawatir PP Kebiri Predator Seksual Anak Tak Dipakai di Aceh
Gambar Ilustrasi. Foto : Ist

BANDA ACEH - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Kebiri untuk predator seksual. Komisi Pengawas dan Perlindungan Anak (KPPA) Aceh ragu aturan itu dapat diterapkan di Tanah Rencong.

"Kami KPPA Aceh mendukung PP tersebut. Karena inti PP bukan sekadar kebiri tapi ada penanganan lain yang sejak awal kami advokasi," kata Komisioner KPPA Aceh, Firdaus dilansir Detikcom.

Beberapa hal yang diadvokasi KPPA Aceh, kata Firdaus, antara lain foto pelaku akan dipublikasi dan pelaku bakal diberi alat pelacak. Namun, dia ragu PP tersebut dapat dijalankan di Aceh. "Salah satu alasannya karena dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, aparat penegak hukum di Aceh lebih banyak menggunakan Qanun Jinayat. Sementara Qanun Jinayat belum tentu bisa mengadopsi PP dimaksud," jelas Firdaus.

"Kami takutkan predator kekerasan seksual terhadap anak malah berlindung di balik Qanun Jinayat supaya tak kena hukuman yang tercantum dalam PP dimaksud," sambungnya.

Sebelumnya, Jokowi meneken PP Kebiri untuk Predator Seksual. PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak ditandatangani Jokowi pada 7 Desember 2020.

"Bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak," demikian bunyi pertimbangan PP 70/2020 yang dikutip detikcom, Minggu (3/1).

Siapa saja yang bisa dikenakan kebiri dan pemasangan chip? Disebutkan:

• Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak
• Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Seksual Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau dengan Orang Lain (Pelaku persetubuhan).
• Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul kepada Anak dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Seksual, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul (Pencabulan).

"Pelaku Anak tidak dapat dikenakan Tindakan Kebiri Kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik," bunyi Pasal 4.

Tindakan kebiri dilakukan paling lama 2 tahun. Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. []

Disdukcapil Aceh Tamiang
Disdukcapil Aceh Tamiang
Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...