Topik

Akselerasi atau Restrukturisasi

·
Akselerasi atau Restrukturisasi
Ilustrasi Gambar: Google

Akselerasi atau Restrukturisasi*

Awal tahun penyelenggaraan pemerintahan daerah, acapkali menjadi lecutan bagi kepala daerah untuk mewujudkan berbagai program dan kegiatan yang terlanjur diumbar pada masyarakat ketika masa-masa kampanye dahulu. Menariknya ditengah carut marut pengelolaan keuangan daerah, dengan segala plus dan minus konfigurasi politik dalam keuangan daerah, seakan menuntut kepala daerah untuk segera melakukan percepatan penyerapan anggaran.

Percepatan dimaksud tentu memiliki sinonim sebagai frasa akselerasi, pada satu sisi akselerasi dapat diposisikan sebagai tindak tanduk perbuatan yang positif, dikarenakan melalui akselerasi tersebut diharapkan denyut nadi perekonomian di daerah akan berdetak kencang, yang notabene akan bermuara dengan meningkatnya kesejahteraan di masyarakat, jika dilakukan secara benar dan tepat sasaran.

Akan tetapi pada sisi yang lainnya, bagaimana jika akselerasi dimaksud dilakukan oleh para pembantu kepala daerah yang tidak kompeten atau berada pada posisi yang bukan sebagai keahliannya. Mengingat terdapat adagium yang pada intinya berpesan bahwa jangan berikan kewenangan yang bukan pada ahlinya, maka sudah barang tentu dapat diasumsikan akeselerasi yang dilakukan hanya menjadi sia-sia belaka, dengan kata lain tidak menutup kemungkinan akan terjadi kebocoran keuangan daerah dalam upaya akselerasi tersebut.

***

Pada kesempatan yang sama, awal tahun penyelenggaraan pemerintahan daerah seyogyanya dilakukan sebagai ajang evaluasi para pembantu kepala daerah. Terlebih lagi, bagi kepala daerah yang baru mendapatkan amanah melalui kontestasi pilkada, mengingat adanya kepercayaan masyarakat untuk memilih kepala daerah yang baru, dengan mengenyampingkan kontestan incumbent (pada masa pilkada), tentu dengan suatu ekspektasi yang besar, salah satunya dituntut mampu mengevaluasi para pembantunya.

Oleh karena para pembantu yang akan berposisi sebagai penterjemah janji kampanye sang kepala daerah, sekaligus para pembantu merupakan pelaksana dari akselerasi program dan kegiatan, maka evaluasi adalah suatu keniscayaan dalam pengejawantahan akselerasi yang dicitakan.

Evaluasi para pembantu yang selanjutnya disebut sebagai restrukturisasi, pada prinsipnya bukanlah suatu hal yang keliru dan terlarang. Bahkan tidak benar jika ada para pihak yang ketika kampanye dahulu berseberangan pada kepala daerah terpilih, lantas ketika terjadi restrukturisasi berteriak sambil mencibir bahwa restrukturisasi hanya sebatas pemerataan kursi dan distribusi kewenangan.

Restrukturisasi mutlak wajib dilakukan, agar terdapatnya kesatuan paradigma dalam membingkai pemerintahan daerah, agar terciptanya keterpaduan langkah antara kepala daerah dan para pembantunya, agar terbentuknya suatu simfoni sehingga dapat mengeliminir nada-nada sumbang.

***

Akselerasi program dan kegiatan tentu suatu yang baik, tetapi lebih baik lagi jika akselerasi program dan kegiatan dilaksanakan pasca adanya restrukturisasi para pembantu. Dengan kata lain, akselerasi dan restrukturisasi faktanya adalah suatu entitas dalam pengembanan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam mewujudkan hakikat otonomi daerah.

Melalui restrukturisasi diharapkan cita mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat digapai, setali tiga uang dengan restrukturisasi kebocoran keuangan daerah dapat diminimalisir, dan yang terpenting seluruh para pembantu memiliki visi dan misi yang sama dengan kepala daerah. Dengan demikian, akselerasi mutlak baru dapat dilaksanakan secara komprehensif, manakala terwujudnya restrukturisasi*(red©)

Disdukcapil Aceh Tamiang
Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...