Topik

Aktivis Buruh: Sesuai Perpres 44/2020, Sertifikat ISPO PT Simpang Kiri Dapat Dicabut

Aktivis Buruh: Sesuai Perpres 44/2020, Sertifikat ISPO PT Simpang Kiri Dapat Dicabut
Aktivis Buruh, Suparmin. Foto : Ist

ACEH TAMIANG - PT Simpang Kiri Plantation wajib segera menuntaskan penyelesaian pembayaran pesangon kepada 16 eks pekerjanya yang telah di PHK sepihak tanpa alasan yang berkekuatan hukum.

Ketua LSM Buruh Mandiri, Tedi Irawan, SH melalui Sekretaris, Suparmin kepada Kabar Tamiang, Sabtu (5/6/2021) mengatakan, perusahaan yang bergerak disektor perkebunan kelapa sawit ini selain melanggar ketentuan Kepmenakertrans Nomor 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (1) dan juga Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau yang akrab disebut Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Perpres Nomor 44 tahun 2020 tentang ISPO pada pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d dan huruf e serta huruf f juga telah dilanggar oleh PT Simpang Kiri Plantation," kata Suparmin.

Dijelaskan secara rinci, dalam Pasal 4 pada ayat (2) Perpres RI Nomor 44 tahun 2020 tersebut dinyatakan, pada huruf a adalah tentang kepatuhan terhadap peraturan dan Perundang-Undangan. Huruf d, tanggungjawab ketenagakerjaan, huruf e tanggung jawab sosial dan pemberdayaan sosial masyarakat dan huruf f adalah penerapan transfaransi.

"Pada huruf a, sudah jelas terlanggar, sedangkan pada huruf d, tanggung-jawab perusahaan terhadap 16 tenaga kerja juga sudah diabaikan oleh pihak perusahaan PT Simpang Kiri. Termasuk juga tanggungjawab sosial dan pemberdayaan masyarakat. Sebab dampak dari PHK tersebut, 16 orang yang merupakan warga yang berdomisili disekitar perusahaan kini menjadi pengangguran," beber Suparmin.

Lebih lanjut orang yang akrab disapa Kang Parmin itu juga menjelaskan pada huruf f, dimaksud adalah berkaitan bahwa PT Simpang Kiri dinyatakan telah melakukan PHK pekerjanya tanpa dilakukan pemberian Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3 dan tanpa disertai dengan pemberian surat PHK.

"Ini kan tidak transfaransi namanya. Kami selaku penerima kuasa dari Rubianti dan kawan-kawan mendesak kepada pihak perusahaan agar segera menyelesaikan atas norma yang terlanggar dengan membayar hak-hak para eks pekerja," ujar Suparmin.

Selain itu Suparmin juga mendesak kepada Pemkab Aceh Tamiang, dalam hal ini Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi untuk lebih tegas lagi dalam menyikapi atas perlakuan pihak perusahaan dimaksud yang diduga telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap buruh.

"Bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang melanggar ketentuan kewajiban sertifikasi ISPO, maka dapat dikenai sanksi administratif sesuai Pasal 6 Perpres 44/2020 berupa Teguran tertulis, Denda, Pemberhentian sementara dari usaha perkebunan kelapa sawit, Pembekuan sertifikat ISPO, dan/atau
Pencabutan sertifikat ISPO," pungkas Suparmin.

Sementara itu, salah satu staff PT Simpang Kiri (Evans Grup), Dani yang dikonfirmasi Kabar Tamiang via seluler, Sabtu (5/6/2021) jam 16.59 WIB belum mengangkat HPnya, walau nada panggilan ke HP tersebut masuk. []

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...