Topik

Anggota DPR Aceh Minta Pemprov Tak Zalim ke Sopir Angkutan Umum Antarkota

·
Anggota DPR Aceh Minta Pemprov Tak Zalim ke Sopir Angkutan Umum Antarkota
Anggota DPRA, Sulaiman, SE. Foto : Ist

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh melarang angkutan umum antarkota beroperasi sejak 6 hingga 17 Mei mendatang. Anggota DPR Aceh Sulaiman menilai Pemprov salah membuat kebijakan.

"Pemerintah Aceh cacat pikir terkait adanya pelarangan operasional angkutan dalam kota di wilayah Aceh, ada banyak masyarakat Aceh yang berprofesi sebagai sopir di Aceh telah terzalimi," kata Sulaiman dalam keterangan kepada wartawan, seperti dilansir detikcom, Sabtu (8/5/2021).

Di tengah kondisi pandemi yang berimbas ke sektor perekonomian, kata Sulaiman, Pemerintah Aceh seharusnya tidak membuat kebijakan aneh-aneh. Dia menyayangkan larangan operasional angkutan umum membuat sopir menjadi pengangguran menjelang lebaran.

"Pemerintah tidak menjamin kebutuhan ekonomi para sopir, yang secara otomatis kehilangan pekerjaan selama kebijakan tersebut diterapkan," jelas Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPR Aceh ini.

Menurut Politikus Partai Aceh ini, para sopir tidak punya pendapatan bila tidak bekerja. Dia meminta Pemerintah Aceh mengkaji ulang larangan tersebut. "Saya meminta Pemerintah Aceh, terutama Kadishub Aceh untuk dapat mengkaji ulang imbauan tersebut, jangan zalimi para sopir di Aceh. Jangan sampai di tengah kita mencari solusi terhadap satu permasalahan malah menimbulkan masalah yang baru," ujarnya.

"Jika memang Pemerintah Aceh tetap menjalan imbauan tersebut, saya meminta Pemerintah Aceh agar dapat menanggung semua kebutuhan hidup para sopir yang terdampak atas imbauan tersebut," lanjutnya.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh melarang angkutan umum Antar Kota dalam Provinsi (AKDP) beroperasi. Angkutan yang melanggar bakal dikenakan sanksi. Aturan larangan mengangkut penumpang itu tertuang dalam surat yang diteken Kadishub Aceh, Junaidi. Surat bernomor 551/616 itu ditujukan ke Direktur Perusahaan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) se-Aceh.

Dalam surat disebutkan, angkutan AKDP diminta menghentikan operasional pelayanan di wilayah Aceh terhitung 6-17 Mei. Pelanggaran terhadap pelarangan pengoperasian tersebut akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"(Sanksinya) akan dicabut izin operasionalnya," kata Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Deddy Lesmana dalam keterangannya, Kamis (6/5). []

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...