Topik

Balada Predikat Keuangan

·
Balada Predikat Keuangan
Ilustrasi Gambar: Google

Balada Predikat Keuangan*

Predikat keuangan yang disematkan bagi instansi penerima kucuran dana dari APBN dan APBD, yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK adalah sebuah keniscayaan. Mengingat WTP pada prinsipnya menjadi salah satu  standar dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan, tanpa terkecuali bagi para penyelenggara pemerintahan daerah.

Belasan tahun yang lalu, sejalan bergulirnya era reformasi yang bermuara dengan transparansi pengelolaan keuangan, telah menggiring adanya klasifikasi predikat keuangan yang salah satunya lazim dikenal sebagai opini WTP, yang pada hakikatnya merupakan sebuah penilaian tentang informasi kewajaran pada laporan keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai instansi yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi untuk mengevaluasi atas pengelolaan keuangan, telah menetapkan sejumlah kriteria sebagai prasyarat mencapai predikat WTP, yang diantaranya: Pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Kedua, efektivitas penilaian internal. Ketiga, kecukupan pengungkapan informasi. Keempat, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Artinya manakala keempat kriteria tersebut dapat dipenuhi, maka bukannya tidak mungkin instansi yang pengelolaan keuangannya bersumber dari APBN dan APBD akan memperoleh predikat keuangan WTP.

***

Bagi instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, penyusunan laporan keuangan adalah kewajiban yang seyogyanya dipenuhi, karena merupakan amanat perundang-undangan. Proses ini merupakan tahapan yang harus dilalui dalam konteks pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Sehingga ada sebuah tanggung jawab bersama, yakni seluruh instansi bertanggung jawab menyusun laporan keuangan, dan BPK bertanggung jawab untuk memeriksa.

Pada satu sisi, patut diacungi jempol dikarenakan arah predikat keuangan yang berbentuk opini WTP, setiap tahun selalu mengalami peningkatan baik secara umum yang dilaksanakan oleh instansi pusat maupun daerah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menggapai predikat tersebut, yakni melalui penguatan sumber daya manusia, optimalisasi fungsi pengawas internal di inspektorat, kemudian juga memperbaiki sistem pengendalian internal.

***

Balada WTP satu diantaranya tatkala membenarkan segala cara untuk meraih predikat dimaksud, bahkan sebagaimana yang telah terjadi ada instansi yang berusaha melakukan upaya gratifikasi demi mendapatkan predikat keuangan yang didambakan. Ironinya balada ini telah menjadi rahasia umum, bahwa predikat WTP saat ini hanya menjadi cemo’ohan, dan menjadi cibiran dikalangan pemerintahan.

Ibarat kata pepatah, proses tidak akan pernah menghianati hasil, maka sepantasnya para penyelenggara pemerintahan mampu bercermin untuk tidak menggapai predikat WTP secara instan, melainkan ditempuh dengan memenuhi seluruh persyaratan dan kriteria yang ditetapkan. Dengan demikian WTP yang diraih merupakan hasil yang didapat secara objektif, oleh karena itu tidak sekedar laporan keuangan yang terpenuhi, melainkan seluruh hakikat dari penyelenggaraan pemerintahan telah mampu diaktualisasikan. *(red©)

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...