Topik

BC Aceh Hibahkan 24,5 Ton Bawang Merah ke Aceh Tamiang dan Aceh Timur

·
BC Aceh Hibahkan 24,5 Ton Bawang Merah ke Aceh Tamiang dan Aceh Timur
Kabag Kesra Aceh Tamiang, Yetno saat menerima bawang merah hibah dari Bea Cukai Aceh. Foto : Ist

BANDA ACEH - Kanwil Bea Cukai Aceh bersinergi dengan Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Belawan, Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara, dan BC Belawan menghibahkan 24, 5 ton bawang merah eks impor ke Pemerintah Aceh Tamiang dan Aceh Timur.

Penyerahan itu dilakukan di halaman Pangkalan Bea Cukai Belawan yang disaksikan oleh instansi terkait dan juga perwakilan TNI dan Polri, Jumat (05/06). Bawang merah yang dihibahkan ini dikemas dalam 2.722 karung, dengan total nilai sebesar Rp 167 juta.

"Bawang merah yang dihibahkan ini dikemas dalam 2.722 karung, dimana per karungnya seberat 9 kilogram dengan total nilai sebesar Rp 167 juta lebih," ujar Kabid Humas Kanwil Bea Cukai Aceh, Isnu Irwantoro, Minggu (7/6/2020).

Bawang Merah muatan eks KM RAJAWALI GT.15 No.104/QQd ini merupakan barang hasil penindakan yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan impor yang sah, diantaranya tidak dilengkapi dengan dokumen daftar muatan kapal (manifes).

Penegahan ini dilakukan yang oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai dengan menggunakan Kapal Patroli BC 30004 pada Rabu (20/5/2020) lalu di perairan Air Masin, Aceh Tamiang. "Atas upaya penyelundupan bawang merah ini diperkiraan kerugian negara dari sektor perpajakan sebesar Rp 58 juta lebih," jelasnya.

Sebelum menghibahkan bawang merah kepada Pemkab Aceh Tamiang dan Aceh Timur ini, telah dilakukan pengujian di laboratorium Karantina Pertanian sehingga dinyatakan bebas dari Organisme Penganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta Kadar Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) di bawah Batas Maksimum Residu (BMR) sesuai Surat Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Belawan Nomor:1321/KR.010/K.9.A/05/2020 tanggal 28 Mei 2020.

"Hibah ini merupakan komitmen Kanwil Bea Cukai Aceh, Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara, Bea Cukai Belawan, dan Balai Besar Karantina Pertanian Belawan untuk memanfaatkan barang hasil penindakan kepabeanan dan cukai, untuk dapat dimanfaatkan membantu masyarakat kurang mampu, terutama masyarakat terdampak pandemi Covid-19 ini," jelasnya.

Selain itu, ia mengungkapkan sanksi hukum atas pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor diatur dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. (Red)

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...