Topik

BI Tolak Keras Usul DPR Cetak Uang Rp 600 T

·
BI Tolak Keras Usul DPR Cetak Uang Rp 600 T
Foto : Istimewa

JAKARTA - Dewan perwakilan rakyat (DPR) mengusulkan kepada pemerintah dan bank sentral untuk mencetak uang Rp 600 triliun. Hal ini dilakukan sebagai cara penanganan dampak pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia.

Namun Bank Indonesia (BI) menolak mentah-mentah usulan tersebut. Pasalnya saat ini pengedaran uang sudah berada dalam sistem yang benar dan sesuai dengan praktik kebijakan moneter. BI juga menyebut jika pencetakan uang untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat bukanlah hal yang lazim dalam kebijakan moneter.

Apa penyebabnya?

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bagaimana cara bank sentral dalam melakukan kebijakan dan operasi moneter. "Sekarang kita mendengar ada sejumlah pandangan, untuk mengatasi COVID-19 ini BI cetak uang saja. Kemudian dikucurkan ke masyarakat dan tidak usah khawatir inflasi. Ini mohon ya, pandangan-pandangan itu tidak sejalan dengan praktik moneter yang lazim. Mohon maaf nih, supaya masyarakat tidak tambah bingung," kata Perry dalam video conference, Rabu (6/5/2020).

Dia menjelaskan BI tidak akan melakukan pencetakan uang karena bukan praktik kebijakan moneter. "Masyarakat ini sudah diberikan pemahaman dan pandangan BI cetak uang mohon deh, itu bukan praktik kebijakan moneter, juga tidak akan dilakukan oleh BI," jelas dia.

Perry menjelaskan saat ini jenis uang terdiri dari uang kartal dan giral. Uang kartal merupakan uang kertas dan logam yang ada di dompet masyarakat. Sedangkan uang giral uang yang berada di sistem perbankan seperti di dalam rekening giro, deposito, rekening bank dan saat ini juga ada uang elektronik.

Dalam mengedarkan uang, BI melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan Undang-undang mata uang. Mulai dari perencanaan, pencetakan, pemusnahan uang dan selalu dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan.

Selain itu proses tersebut selalu menggunakan tata kelola yang baik dan selalu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengedaran selalu dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan selalu ada dalam sistem keuangan baik penarikan maupun penyetoran.

Misalnya jika masyarakat membutuhkan uang maka dilakukan penarikan dari rekening bank, jika berlebih disetorkan ke bank. Jika bank berlebih maka akan disetor ke BI. Inilah yang disebut proses pengedaran uang.

"Nggak ada pengedaran uang di luar ini. Eh BI cetak uang saja terus kasih ke masyarakat. Ya ora ono kuwi, nggak ada itu. Jadi jangan punya pikiran macam-macam. Jadi mohon lebih baik jangan tambah kebingungan masyarakat. Seperti bilang BI cetak uang saja untuk menangani COVID. Proses pengedaran uang sudah ada," jelas dia

Ketua Badan Anggaran MH Said Abdullah mengatakan, dalam cetak uang ini inflasinya bisa dihitung. Dia bilang, dengan BI mencetak uang Rp 600 triliun maka inflasinya diperkirakan 5-6%.

"Kalau nyetak uang Rp 600 triliun kemudian seakan-akan uangnya banjir, tidak juga. Hitungan kami kalau BI nyetak Rp 600 triliun itu inflasinya sekitar 5-6%, tidak banyak. Masa Rp 600 triliun tiba-tiba inflasi akan naik 60-70% dari mana hitungannya," katanya kepada detikcom, Minggu (3/5/2020).

Dia mengatakan, kondisi saat ini ialah kegentingan yang memaksa. Menurutnya, perlu peran BI untuk membantu pemerintah dalam mengatasi dampak Corona. "Karena kegentingan memaksa tahun ini saja supaya apa yang direncanakan dimasukkan refocusing, realokasi dilakukan pemerintah Rp 405 triliun berjalan sesuai target pemerintah maka perlu BI diharapkan peran sentralnya sebagai the last resource, nyetak uang doang Rp 600 triliun tapi dengan bunga 2,5%," jelasnya.

"Kita mengimbau BI ya 2,5% dong bunganya ini namanya sharing the pain," imbuhnya.

Menurutnya, jika uang yang dicetak banjir dan mengerek angka inflasi, BI bisa menaikkan giro wajib minimum (GWM) di tahun depan. "Kalau nyetak uang Rp 600 triliun, kalau kemudian banjir inflasi terlalu tinggi, kan tinggal menaikkan GWM lakukan lagi tahun depan pengetatan," tutupnya. (**)

Sumber : Detikcom

GeBeTan - Ramadhan
Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...