Topik

BPH Migas Naikkan Kuota Solar untuk Nelayan di Aceh Selatan

·
BPH Migas Naikkan Kuota Solar untuk Nelayan di Aceh Selatan
Foto : Istimewa

ACEH SELATAN - Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa bersama jajarannya mengunjungi SPBUN 18237010 PT. Ban Laku Linggang di Komplek TPI Keude Meukek, Aceh Selatan. Ia membawakan SK kuota solar yang bertambah untuk Aceh Selatan tahun 2021 menjadi 14.226 KL.

Khusus SPBUN 18237010 ini, Ifan mengatakan kuota ditingkatkan dari 850 KL menjadi 2.324 KL, naik 270% untuk nelayan. Selain itu, ia juga menyampaikan beberapa hal salah satunya Aceh Selatan dinilai perlu mendirikan pabrik.

"Aceh Selatan perlu mendirikan pabrik, misalnya sarden sehingga produksi ikan sebagian bisa dikelola, menyerap ribuan tenaga kerja, selain itu penting untuk ditumbuhkan kuliner seafood seperti banyak dilakukan di daerah lain," ujar Ifan, sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis, seperti dilansir detikcom.

Mengenai cold storage, Ifan mengatakan bisa disiasati dengan konversi energi dari listrik ke gas menggunakan isotank LNG. Menurutnya dengan membuat dual fungsi, sewaktu solar murah masih bisa menggunakan itu, namun dengan energi gas penghematannya bisa mencapai 20%.

"Besok rencana pertemuan dengan Gubernur Aceh dan BPMA, kalau bisa, sekalian saja pak Bupati Aceh Selatan ikut hadir disana, untuk sekalian membicarakan itu," ujar Ifan.

Sementara itu, pemilik sekaligus pengelola SPBUN 18237010 PT. Ban Laku Linggang Komplek TPI Keude Meukek, Aceh Selatan, Ferizal menjelaskan tanki yang ada sebanyak 12 KL, namun dibantu dari bawah 6 KL. Menurutnya dengan adanya penambahan kuota solar maka harus ganti tanki ke yang 40 KL.

"Selama ini asal masuk 16 KL, rekomendasi sudah habis, dengan kuota 72 KL per bulan, 4,5 tanki sudah habis tanggal 19. Sementara antrean biasa 40 sampai dengan 50 kapal. Kami sangat berterima kasih atas tambahan kuotanya," ujar Ferizal.

Rizal, sapaan akrabnya mengatakan akan segera memperbaiki dan membenahi, termasuk ketentuan yang mesti dicantumkan.

Bupati Aceh Selatan, Tengku Amran menjelaskan sudah ada cold storage, namun terkendala beban operasi listrik PLN yang tagihannya bisa mencapai Rp 90 juta/bulan dan membuat mitra pengelola terkendala. Meski sewa tahunan Rp 370 juta dan bagi hasilnya masih bisa dijangkau.

"Karena itu, cold storage dengan infrastruktur yang dibantu APBN Rp 16 M belum bisa berfungsi optimal, secara ekonomi gak masuk karena mahalnya beban tagihan listrik," ujarnya.

Kadis Kelautan dan Perikanan, Dzumairi menjelaskan saat ini kapasitas cold storage mencapai 100 ton. Namun dengan kendala listrik yang belum optimal, maka mau tak mau harus secepatnya disuplai ke daerah lain, seperti Medan. (**)

Detikcom
Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...