Topik

Bupati Aceh Tamiang Jawab Somasi Warga

·
Bupati Aceh Tamiang Jawab Somasi Warga
Bupati Aceh Tamiang H.Mursil, SH, M.Kn. Foto : Hendra

ACEH TAMIANG - Bupati Aceh Tamiang, H Mursil, SH, M.Kn, melalui surat Nomor :BKPSDM.800/049/2019 tanggal 07 Januari 2019 memberi penjelasan tentang legalitas pengangkatan, pelantikan, dan pengambilan sumpah jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Sesuai pertanyaan yang disampaikan warga Aceh Ta­mi­ang atas nama Muham­mad Hanafiah selaku pihak yang mela­yangkan somasi, Bupati Mursil menjelaskan, bahwa yang menjadi dasar hukum dan konsideran pelantikan dan peng­am­bilan sumpah jabatan Basyaruddin, SH sebagai Sekdakab Aceh Tamiang adalah Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg.821.22/06/2018, tanggal 26 Desember 2018, tentang pe­ngangkatan dan pemberhentian Sekda Aceh Tamiang, se­dangkan yang menjadi dasar hukum untuk pengangkatan Sek­­da tersebut dengan memedomani PP 58/2009, tentang Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekda Aceh dan Sekda Kabupaten/Kota di Aceh.

“Untuk diangkat menjadi Sekda Aceh Tamiang pada PP 58 Tahun 2009, bagian kedua Pasal 3, ayat 3 huruf d menya­takan, bahwa sekurang-kurangnya pernah menduduki dua ja­batan struktural esclon II.b yang berbeda,” jelasnya. 

Sementara, terkait ma­salah panitia seleksi (Pan­sel) Sekda, pihaknya mengakui, dalam perekrutan calon Sekda Aceh Tami­ang tidak membentuk panitia, karena mekanisme perekru­tan­nya mem­­pedomani PP 58/2009 Pasal 11 ayat 2 huruf b.

Untuk diketahui, ungkap Bupati Mursil, Basyaruddin, SH pernah menduduki tiga jabatan eselon II.b yang berbeda, yaitu Kepala BKPP Aceh Tamiang, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia serta Kepala Di­nas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sebelumnya, Muhammad Hanafiah pada tanggal 4 Januari 2019 mensomasi Bupati Aceh Tamiang minta penjelasan ter­hadap legalitas pelantikan jabatan Sekda Aceh Tamiang yang telah dilaksanakan pada Jumat 28 Desember 2018 lalu.(Hen).

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...