Topik

Buru Pengunjuk Rasa, Militer Myanmar Tangguhkan UU Pembatasan Pasukan Keamanan

·
Buru Pengunjuk Rasa, Militer Myanmar Tangguhkan UU Pembatasan Pasukan Keamanan
Foto : Istimewa

NAYPYITAW - Militer Myanmar pada hari Sabtu (13/2) menangguhkan undang-undang yang membatasi pasukan keamanan untuk menahan tersangka atau menggeledah properti pribadi tanpa persetujuan pengadilan.

Dengan penangguhan itu, militer dapat melakukan penangkapan kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam demo antikudeta yang berlangsung sejak awal bulan ini. Seperti dilansir Reuters, Minggu (14/2/2021) pengumuman itu disampaikan militer di hari kedelapan aksi antikudeta yang digelar di seluruh Myanmar.

Perintah yang ditandatangani oleh penguasa militer Jenderal Min Aung Hlaing menangguhkan tiga bagian dari UU untuk "melindungi privasi dan keamanan warga negara".

UU itu mencakup penangguhan sejumlah aturan, seperti perintah pengadilan untuk menahan narapidana melebihi 24 jam dan menghilangkan batasan bagi pasukan keamanan untuk memasuki properti pribadi untuk menggeledah atau melakukan penangkapan. Penangguhan juga membebaskan untuk melakukan pengawasan melalui siaran komunikasi.

Pernyataan itu tidak memberikan batas berakhirnya penangguhan spesifik. Kudeta telah memicu protes terbesar dalam satu dekade terakhir di Myanmar. Sejumlah negara Barat turut mengecam tindakan tersebut, dimana Amerika Serikat bahkan memberikan beberapa sanksi terhadap para jenderal yang berkuasa.

Pada Sabtu lalu (13/2) protes antikudeta kembali memanas di kota terbesar Yangon, ibu kota Naypyitaw dan di tempat lain. Militer pun mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk tujuh kritikus terkenal atas komentar mereka terhadap militer di media sosial.

"Masyarakat harus memberi tahu polisi jika mereka melihat salah satu dari mereka yang disebutkan namanya dan akan dihukum jika mereka melindungi mereka," bunyi pernyataan yang disampaikan Tim Informasi Militer True News.

Dikatakan bahwa mereka akan dijerat dengan hukuman penjara hingga dua tahun karena komentar yang dapat menyebabkan atau "mengancam ketenangan". Salah satu kritikus yang kini menjadi buron militer adalah Min Ko Naing (58). Ia pernah dipenjara sejak 1988-2012 dan ikut mendorong protes dan gerakan pembangkangan sipil yang diikuti oleh sejumlah pegawai pemerintah.

Nama lainnya yang juga masuk daftar pencarian militer yakni "Jimmy" Kyaw Min Yu, seorang veteran dari pemberontakan mahasiswa tahun 1988, dan penyanyi "Lin Lin" Htwe Lin Ko. "Saya sangat bangga mendapat surat perintah yang dikeluarkan bersama dengan Min Ko Naing. Tangkap saya jika Anda bisa, "kata Ei Pencilo, kepada lebih dari 1,6 juta pengikutnya di Facebook.

Seperti beberapa orang lain yang mendapat perintah penangkapan, Ei Pencilo juga bekerja dengan partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) Aung San Suu Kyi, yang menang telak dalam pemilihan November lalu.

Protes untuk mendukung Suu Kyi terus berlangsung meski ada seruan militer untuk menghindari pertemuan massal akibat pandemi virus corona. Militer juga mengimbau pegawai negeri yang mengikuti kampanye pembangkangan sipil untuk kembali bekerja, dengan ancaman kemungkinan tindakan disipliner terhadap mereka yang tidak melakukannya.

Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan per Jumat (12/1) lebih dari 350 orang telah ditangkap di Myanmar sejak kudeta tersebut. Jurnalis Shwe Yee Win, yang memberitakan kudeta di kota Pathein di bagian barat, dibawa pergi oleh polisi dan tentara pada hari Kamis (11/2) dan belum terdengar kabarnya sejak itu. (**)

Sumber : Detikcom

Disdukcapil Aceh Tamiang
Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...