Topik

Dewan Pers Pastikan Media Boleh Siarkan Konten Berita Soal FPI

·
Dewan Pers Pastikan Media Boleh Siarkan Konten Berita Soal FPI
Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, Ahmad Djauhar. Foto : Ist

JAKARTA - Dewan Pers memastikan bahwa media massa tetap dapat membuat konten berita tentang Front Pembela Islam (FPI). Hal ini menanggapi Pasal 2d Maklumat Kapolri Nomor : Mak/1/I/2021 Tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) tertanggal 1 Januari 2020.

Pada pasal 2d Maklumat Kapolri disebutkan bahwa masyarakat diminta tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, Ahmad Djauhar dilansir dari Suara.com, mengatakan kedudukan Maklumat Kapolri tidak lebih tinggi dari Undang-undang. Sehingga, media tetap dapat memberitakan tentang FPI berikut dengan simbolnya. "Sepanjang memenuhi prinsip jurnalistik dan tetap sesuai kode etik jurnalistik (KEJ), ya silakan tetap melakukannya," jelas Ahmad.

Apalagi hal tersebut didukung dengan fakta yang kuat dan informasi yang telah terverifikasi. Maka media tersebut sudah menayangkan pemberitaan yang sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers."Kan publik berhak tahu tentang segala sesuatu, dan hal ini dijamin konstitusi," ucapnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan Maklumat Kepala Kepolisian Indonesia Nomor: Mak/1/I/2021 Tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) tertanggal 1 Januari 2020.

Dalam salah satu poin maklumat tersebut disebutkan bahwa masyarakat diminta tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

Jika ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian. []

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...