Topik

Disdukcapil Aceh Tamiang Gelar Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

·
Disdukcapil Aceh Tamiang Gelar Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Bupati Aceh Tamiang H Mursil didampinggi Ketua DPRK, Dandim 0117 dan Kepala Disdukcapil Aceh Tamiang melepas balon GISA. Foto : Hendra.

ACEH TAMIANG - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Tamiang melakukan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan di halaman kantor Disdukcapil setempat, Minggu (24/11/2019) kemarin.

"Kegiatan Sosialisasi ini dikemas dalam kegiatan Gebyar Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), yang dirangkai dalam beberapa acara seperti penyerahan secara simbolis Kartu Identitas Anak (KIA), KTP Elektronik, Donor Darah, pendaftaran dan penerbitan KIA dan Doorprize," kata Kepala Disdukcapil Aceh Tamiang, Drs. Sepriyanto kepada Kabar Tamiang.

Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini penting, agar diketahui oleh masyarakat guna meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya administrasi kependudukan bagi setiap warga Negara Indonesia (WNI). Ia menegaskan sosialisasi juga disampaikan tentang proses perekaman dan pelayanan administrasi kependudukan termasuk Kartu Identitas Anak (KIA), Akte Kelahiran, Akte kematian dan berbagai administrasi kependudukan lainnya.

"Melalui kegiatan ini diharapkan nantinya ada kesadaran masyarakat untuk datang ke Disdukcapil Aceh Tamiang guna untuk melakukan perekaman data kependudukan," jelasnya.

Sepriyanto menambahkan selama ini, masyarakat hanya mengenal beberapa jenis dokumen kependudukan seperti KTP, akta lahir dan KIA yang baru saja diterapkan di Indonesia. Padahal di Indonesia, saat ini ada 23 jenis dokumen kependudukan. Jadi bukan cuma KTP, akta lahir dan KIA saja.

Minimnya pemahaman sebagian warga ini secara langsung merugikan warga sendiri. Sepriyanto mencontohkan jenis dokumen kependudukan lain, misalnya akta perceraian. Warga yang tidak memiliki akta ini dipastikan tidak akan mendapatkan haknya sebagai warga negara.

"Anak haknya tidak terlindungi. Misalnya ayahnya meninggal tidak dilaporkan. Kan jadinya status yatim tidak dapat, padahal ada bantuan yatim. Si ibu juga tidak bisa nikah walau sudah cerai. Ini perlu disempurnakan," kata Sepriyanto.

Contoh kasus itu disebutnya hanya kejadian kecil yang terjadi di masyarakat. Melalui GISA, pemerintah ingin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melengkapi dan memperbaiki data dan dokumen kependudukan. (Hen)

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...