Topik

DPRK Aceh Tamiang Sampaikan 58 Rekomendasi Untuk LKPJ Bupati Tahun 2017

·
DPRK Aceh Tamiang Sampaikan 58 Rekomendasi Untuk LKPJ Bupati Tahun 2017
Ketua DPRK Fadlon didampingi Juanda, S.IP menyerahkan rekomendasi DPRK terhadap LKPJ Bupati Tahun 2017 kepada Sekretaris Daerah Aceh Tamiang. Foto : Ist.

PARLEMENTARIA - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, baru-baru ini melaksanakan Rapat Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Tamiang tahun anggaran 2017 di ruang Sidang Utama DPRK Aceh Tamiang.

Sebanyak 58 rekomendasi untuk 26 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam ruang lingkup pemerintahan Aceh Tamiang disampaikan dalam rapat tersebut. Adapun rekomendasi DPRK Aceh Tamiang yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan, Drs. Syuibun Anwar dalam sidang istimewa dipimpin Ketua DPRK Fadlon, SH, didampingi Juanda, S.IP, memuat 58 rekomendasi.

Untuk dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan meminta Bupati agar dapat memberikan perhatian yang serius terhadap tenaga guru bakti yang mengajar di pedesaan dan terpencil atau yang telah mengabdi lama sebagai tenaga bakti agar diangkat menjadi tenaga Pegawai Daerah Perjanjian Kerja (PDPK).

Selanjutnya untuk peningkatan mutu pendidikan, agar dapat dijalin komunikasi dan kordinasi yang intens antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Majelis Pendidikan Daerah (MPD), dan BKPSDM dalam hal mendata tenaga guru PNS dan Non PNS yang ada disekolah-sekolah, sehingga terjadi pemerataan tenaga pengajar diseluruh Kabupaten Aceh Tamiang baik di perkotaan maupun di pedesaan yang terpencil karena sampai saat ini tenaga pengajar masih berkonsentrasi dan menumpuk di perkotaan.

Menyangkut pembangunan prasarana, agar kedepan memilih konsultan yang benar-benar memiliki kompentensi yang baik, karena banyak sumber dana yang berasal dari Otsus tidak terserap dan menjadi Silpa di Disdikbud Aceh Tamiang, hal itu penting dalam menghitung anggaran terhadap sebuah bangunan bisa lebih akurat dan bagi konsultan agar dapat turun kelapangan sebelum membuat perencanaan. Bila tidak dilakukan secara benar dan akurat maka akan terjadi pekerjaan yang tidak tuntas dilaksanakan, seperti ruang kelas belajar (RKB) yang dibuat tetapi belum ada plafonnya, ada yang belum dikeramik dan akhirnya bangunan tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar.

Selain itu juga kami meminta kepada Disdikbud Aceh Tamiang agar tidak mudah memberi PHO terhadap hasil pekerjaan, sampai betul-betul pekerjaan tersebut hasilnya sesuai diharapkan dan pihaknya meminta kepada Bupati agar segera melakukan proses Penegerian Sekolah Swasta Bukit Panjang Kecamatan Manyak Panyed karena semua persyaratan untuk penegerian sudah dilengkapi.

Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) diminta agar pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih selektif dan diperketat pengelolaannya agar tidak terjadi penyelewengan anggaran dan disesuaikan dengan petunjuk teknis dan peraturan Perundang-undangan yag berlaku. Selanjutnya kami minta untuk dapat memperbaiki dan merevisi Qanun atau Perbup terkait pengunaan ADD, sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan Datok Penghulu dan perangkat kampung lainnya terjerat hukum.

Terkait BUMK, perlu pengawasan yang ketat karena daam menjalankan kegiatannya BUMK masih ada intervensi dari Datok Penghulu, sehingga pengunaan anggaran BUMK tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pihaknya juga meminta peran Camat pada pengunaan ADD lebih besar dalam hal proses pencairan dana ADD, sehingga camat dapat mengawasi pengunaan dana ADD dan meminta Bupati menambah personil auditor pada Inspektorant agar semua pemeriksaan dana ADD dapat terealisasi mengingat jumlah kampung yang sangat banyak sehingga dengan jumlah auditor yang sedikit tidak mungkin dapat melakukan pemeriksaan dana ADD secara maksimal.

Untuk Dinas Sosial, terkait banyaknya persoalan yang terjadi di lapangan terhadap penerima beras Rastra dan PKH yang tidak tepat sasaran, DPRK Aceh Tamiang meminta Bupati memerintahkan Kadis Sosial untuk melakukan pendataan ulang terkait para penerima bantuan tersebut, sehingga diharapkan bantuan tersebut bisa tepat sasaran. Dalam pendataan ulang harus melibatkan perangkat kampung, karena banyak masyarakat yang lebih miskin dan lebih berhak untuk mendapatkan Rastra dan bantuan PKH tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Selanjutnya meminta kepada Kadis Sosial Aceh Tamiang agar dapat memastikan stiker untuk bantuan keluarga PKH dapat dipasang pada penerima bantuan PKH.

Untuk Dinas Syariar Islam (DSI), DPRK Aceh Tamiang meminta agar program Umroh yang telah berjalan pada tahun 2017 sebaiknya tetap dipertahankan dan kami berharap peserta Umroh sebaiknya dari masyarakat yang benar-benar kurang mampu dan memiliki status pekerjaan sebagai guru mengaji, imam dusun, petugas kuburan, Bilal Mayit dan bagi masyarakat yang telah berjasa mengharumkan nama daerah.

Selanjutnya meminta DSI untuk dapat membuat pengadaan Alquran dan buku Hadist di setiap Mesjid di setiap Kampung atau Mushala di setiap dusun, karena dengan pemahaman yang baik terhadap Alquran dan Hadist akan menjadi masyarakat Kampung lebih sejahtera dan berakhlak mulia.

Untuk Dinas Pertanian, Pekerbunan dan Peternakan, DPRK Aceh Tamiang merekomendasikan agar dinas tersebut dapat memberikan perhatian yang serius untuk upaya peningkatan kesejahteraan para petani dengan cara pembangunan bendungan dan irigasi serta untuk meningkatkan pengawasan terhadap pupuk subsidi agar lebih tepat sasaran. Selanjutnya meminta Bupati untuk meningkatkan hasil tanaman padi petani dengan upaya pembangunan irigasi baik tersier maupun sekunder dan meminta agar dapat memperhatikan usaha peternakan dan pengadaan hewan untuk masyarakat.

DPRK Aceh Tamiang juga meminta Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, untuk dapat mengali potensi kelautan dan perikanan untuk mendongkrak kesejahteraan nelayan, salah satunya bisa dibangun kerjasama dengan BUMD yang ada di Aceh Tamiang, terutama dalam mengelola tambak tambak terlantar serta mensosialisasikan masyarakat nelayan untuk bergabung dalam asuransi nelayan.

Untuk Dinas Kesehatan diminta menyiapkan standar operasional pelayanan (SOP) guna meningkatkan pelayanan kesehatan di setiap Puskemas, Pustu dan Poskendes.

Sedangkan untuk Dinas Lingkungan Hidup, DPRK Aceh Tamiang meminta Bupati untuk membuat pembangunan Taman Kota dalam hal penataan taman harus bernilai, berestetika, sehingga keberadaan taman kota dapat menjadi suatu tempat rekreasi dan bernilai manfaat bagi masyarakat dan meminta Bupati untuk membuat taman terbuka hijau dan tempat bermain anak karena Kabupaten Aceh Tamiang belum memiliki tempat bermain anak seperti halnya kota Langsa serta membuat hutan lindung untuk tempat rekreasi masyarakat.

Untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), DPRK Aceh Tamiang meminta agar program usulan Musrenbang kampung-kampung yang menjadi skala prioritas utama harus menjadi perhatian agar program tersebut tetap dimunculkan dalam pembahasan bersama dengan DPRK.

Sementara untuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), DPRK Aceh Tamiang meminta agar sertifikasi aset pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang cepat diselesaikan agar ada kekuatan hukum dan kejelasan kekayaan yang dimiliki pemkab Aceh Tamiang. Selanjutnya diminta agar laporan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) selalu dilaporkan ke DPRK Aceh Tamiang untuk mengetahui perkembangan realisasi dan diminta untuk melakukan pendataan Ruko-ruko dan kios-kios milik pemda serta melakukan eksekusi bagi yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak.

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Ir.Razuardi, MT dalam sambutannya mengatakan dengan ditetapkannya Rekomendasi LKPj tahun anggaran 2017 oleh DPRK Aceh Tamiang sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku, serta menjadi masukan yang baik dan positif bagi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang guna peningkatan program dan kegiatan kedepan, sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang periode tahun 2017-2022.

Pihaknya menghimbau kepada masing-masing SKPK yang hadir untuk mencatat semua rekomendasi yang disampaikan DPRK Aceh Tamiang, supaya dijadikan pedoman guna perbaikan dan kemajuan di tahun mendatang sehingga usulan setiap program atau kegiatan menjadi tepat sasaran, sesuai dengan segala prioritas dimana program atau kegiatan yang diusulkan menyentuh Masyarakat.(Parlementaria).

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...