Topik

Hamas Minta Jokowi Mobilisasi Dukungan Muslim

·
Hamas Minta Jokowi Mobilisasi Dukungan Muslim
Gambar Ilustrasi. Foto : Ist

JAKARTA - Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Haniyeh meminta Jokowi untuk memobilisasi dukungan negara Islam dan internasional terhadap Palestina.

Dilansir dari Anadolu Agency, Kamis (20/5/2021), surat itu disampaikan ke Jokowi pada Selasa (18/5) lalu. Dalam suratnya, militan Palestina itu menuliskan perihal agresi Israel ke Palestina yang terus meningkat.

"Kami meminta Anda untuk segera bertindak dan memobilisasi dukungan Arab, Islam dan internasional, dan untuk mengambil sikap yang jelas dan tegas untuk mewajibkan pendudukan Israel segera menghentikan agresi dan terornya di Jalur Gaza," kata Haniyeh dalam suratnya.

Seorang pejabat senior Hamas memprediksi gencatan senjata dengan Israel akan terwujud dalam 'satu atau dua hari' ke depan, yang akan mengakhiri pertempuran berdarah selama 11 hari terakhir.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (20/5/2021), pesawat-pesawat tempur Israel terus melancarkan serangan udara ke Gaza yang dikuasai Hamas, dan sebaliknya, militan di Gaza termasuk Hamas juga terus menembakkan lebih banyak roket ke wilayah Israel.

Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, pada Rabu (19/5) waktu setempat mendorong Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, untuk melakukan deeskalasi agar gencatan senjata bisa diwujudkan.

Konflik Timur Tengah memicu ketegangan diplomatik antara Prancis dan Amerika Serikat (AS) di forum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Ini menjadi ketegangan terbuka pertama antara kedua negara yang bersekutu itu sejak Presiden Joe Biden menjabat.

Seperti dilansir AFP, Kamis (20/5/2021), meskipun terus mendapat penolakan AS, Prancis mengajukan draf lain untuk resolusi Dewan Keamanan PBB yang isinya menyerukan diakhirinya permusuhan antara Israel dan Hamas, juga menyerukan akses kemanusiaan ke wilayah Jalur Gaza.

Menurut naskah yang didapatkan AFP, draf itu 'menuntut penghentian segera permusuhan' dan menyerukan 'intensifikasi dan percepatan upaya-upaya diplomatik dan dukungan untuk solusi dua negara yang dirundingkan'.

Naskah itu telah beredar di kalangan 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, yang memiliki waktu hingga Kamis (20/5) waktu setempat untuk mempertimbangkannya. Prancis belum memberikan indikasi soal kapan voting akan digelar untuk draf resolusi itu. (**)

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...