Topik

Husni Thamrin: Salah RAB dan Analisa Ahli Pakai Asumsi, Penyebab Iqbal Masuk Bui

Husni Thamrin: Salah RAB dan Analisa Ahli Pakai Asumsi, Penyebab Iqbal Masuk Bui
Pengacara Husni Thamrin saat memberi keterangan kepada Wartawan usai menjenguk kliennya di Lapas Kualasimpang. Foto : Hendra Vramenia.

ACEH TAMIANG - Dia, T Muhammad Iqbal, kepala perwakilan Perseroan Terbatas (PT) Guna Karya Nusantara, terpidana kasus proyek Revitalisasi Pasar Tradisional Pajak Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Tahun 2011 lalu itu, kini mendekam di jeruji besi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas B, Kualasimpang, Kampung Dalam, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Dengan vonis 5 tahun kurungan badan.

Keterangan Ahli, Rizkan, SE bahwa ahli ada melakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara terhadap proyek pembangunan pasar pagi dimaksud pada tanggal 8 April 2014 berdasarkan permintaan resmi dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tamiang.

Dan anehnya lagi pada tanggal 25 Juni 2014, Rizkan dalam Surat Pernyataan yang dia tanda tangani menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara, tanpa menyebutkan nilai atau besarnya kerugian negara tersebut dipersiapkan oleh penyidik.

Kemudian penyidik menyerahkan kepada ahli dan meminta ahli untuk menanda tanganinya, walaupun hal tersebut tidak lazim karena pada saat itu audit sedang berlangsung dan belum ada hasil auditnya.

Bahwa laporan yang ahli buat menurut yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ada yang salah dan ada peeubahan. Dan setelah diperbaiki tentang methode perhitungan dan nilai PPn, kemudian laporan tersebut ahli serahkan kepada penyidik. Selain itu ahli juga menyampaikan laporan ahli ke pusat pada bulan Juni 2014.

“Dan pernyataan yang paradok itu terungkap didepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Negeri Banda Aceh, atas keterangan Ahli yang menyatakan analisa tersebut hanya prediksi,” tegas Pengacara T. Iqbal, Husni Thamrin kepada Kabar Tamiang.

Sementara, Boto Pranajaya, ST ahli dalam BAP menerangkan bahwa ahli bersama tim melakukan pemeriksaan selama tiga hari terhadap bangunan pasar pagi Kualasimpang, kemudian dilakukan ekspose  BPKP Kelapangan dua hari dan ditambah dua hari lagi mengecek ulang.

Untuk melakukan pemeriksaan Ahli memperoleh data berupa dokumen-dokumen seperti kontrak, gambar rencana, asbuild drawing, shopdrawing, addendum, laporan bulanan dan data pendukung lainnya.

Apalagi saat ahli kelapangan, bangunan sudah jadi. Dengan menelaah bahwa ada item tanah rawa dan dibuat sumuran, maka harus ada data tanah rawa atau sondier tanah, apakah sesuai dibuat dengan kontrak atau tidak.

Sementara menurut Boto, dalam BAP tersebut ada data yang kurang dan ahli melihat lantai keramik diganti dengan wayermas dan Gang Way dan kesimpulannya tidak sesuai spek.

Lalu dalam pelaksanaannya ditemukan adanya rawa, maka yang ditempuh adalah mereview desain dengan cara duduk pihak konsultan perencana dengan pelaksana, maka dibuatlah addendum dan berita acara PHO.

Sepengetahuan ahli, dilakukan perubahan desain atas dasar izin prinsip; bahwa ketika ada CCO yaitu los bertingkat, namun karena sudah dilakukan CCO maka sah-sah saja dikerjakan.

Kata Boto lagi, dia membandingkan antara volume yang dipasang dengan yang dibayar, ternyata yang dibayar telah sesuai dengan yang dipasang atau yang dikerjakan. Begitu tulis Ahli dalam BAP tersebut.

Husni sebagai pengacara bertanya, bagaimana BPKP bisa menyimpulkan telah terjadi kerugian uang negara. Apalagi ahli, kata Husni tidak ada melihat dokumen konsultan perencana.

Husni menjelaskan, bahwa jika perencanaan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, maka konsultan perencana harus bertanggungjawab; harus melakukan sondier yaitu pihak konsultan perencana.

Yang ditekankan oleh Husni, bahwa hasil laporan ahli tentang ukur menurut gambar tidak sepenuhnya ahli lakukan dan hanya prediksi ahli saja. “Apakah ahli dalam membuat analisa bangunan harus memprediksi?, tidak melakukan analisis sesuai methode yang digunakan?,” jelas Husni.

Apalagi BPKP seolah-olah saat pemeriksaan yang dijadikan ahli, menandatabgani surat pernyataan, bahwa telah terjadi kerugian uang negara, padahal pada saat penandatanganan pernyataan auditor masih dalam perhitungan dan belum terjadi kerugian negara.

Atas unsur itu, Husni dan Rekan selaku kuasa Hukum T. Iqbal, akan melakukan laporan pidana kepada para Ahli, ke pihak Kepolisian.
Yang sebelumnya Husni dan Rekan sudah mengguggat pihak Kejaksaan Negeri Kualasimpang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh. []

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...