Topik

Kader Partai Demokrat Laporkan Moeldoko ke Ombudsman RI

·
Kader Partai Demokrat Laporkan Moeldoko ke Ombudsman RI
Moeldoko. Foto : Ist

JAKARTA - Partai Demokrat melaporkan Kepala KSP Moeldoko ke Ombudsman RI. Dalam laporan itu, Moeldoko diduga melakukan maladministrasi.

Dalam tanda terima surat Ombudsman RI yang diterima dari Parulian Gultom, yang merupakan kader Partai Demokrat, dan di bagian surat dituliskan bahwa dokumen pengaduan atau laporan dugaan maladministrasi KSP Moeldoko.

Demokrat menduga Moeldoko melakukan maladministrasi terkait KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumut.

"Sebagaimana isi Surat Laporan dan/ atau Pengaduan yang Kami sampaikan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 2021, bersama ini Kami sampaikan bahwa yang menjadi Fokus Laporan dan/ atau Pengaduan Kami adalah dugaan atas praktik maladministrasi yang diduga dilakukan oleh Bapak Jenderal Purn DR H Moeldoko selaku Kepala Staff Presiden ('KSP Moeldoko') dalam serangkaian kegiatan politik yang ternyata adalah bertujuan untuk melakukan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan Bapak AGUS HARIMURTI YUDHOYONO selaku KETUA UMUM PARTAI DEMOKRAT YANG SAH," demikian bunyi klarifikasi dari surat yang diajukan kader Partai Demokrat.

Dalam surat laporan ke Ombudsman RI itu tertulis tiga nama kader Partai Demokrat, yakni Taufiqurrahman, Ahmad Usmarwi Kaffah, dan Parulian Gultom. Dijelaskan dalam surat klarifikasi tersebut bahwa Moeldoko memenuhi unsur dugaan maladministrasi.

Selain itu, di dalam surat klarifikasi tersebut dituliskan bahwa Moeldoko diduga melakukan pembohongan publik sehingga diduga melalaikan kewajiban hukumnya. Moeldoko disebut menghadiri dan menerima penunjukan selaku Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB Deli Serdang.

Padahal, masih dalam surat klarifikasi yang sama, Moeldoko disebut tak pernah jadi kader Partai Demokrat. Serta membantah ada keterkaitan dengan proses Partai Demokrat.

"Berdasarkan uraian fakta di atas, KSP Moeldoko diduga keras telah melakukan kebohongan publik yang merupakan bentuk pengabaian kewajiban hukum beliau terutama selaku Kepala KSP, oleh karenanya dapat dikwalifikasi sebagai salah satu BENTUK dan/ atau unsur praktek maladministrasi," bunyi dalam klarifikasi itu.

Dijelaskan pula dalam klarifikasi tersebut bahwa Moeldoko diduga melakukan pelanggaran atas tugas pokok dan fungsi selaku Kepala KSP sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Perpres Nomor 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden.

"KSP Moeldoko diduga keras telah menyalahgunakan wewenangnya yakni pada saat jam kerja selaku Kepala KSP melakukan kegiatan politik yang di luar dan bahkan menyalahi Tupoksi selaku KSP," demikian bunyi klarifikasi.

Alasan kader Partai Demokrat melaporkan Moeldoko karena telah dirugikan, baik secara materiil maupun imateriil. Kader Partai Demokrat itu ingin mencegah elemen kekuasaan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. (**)

Detikcom
GeBeTan - Ramadhan
Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...