Topik

Kemendagri Respons Positif Tuntutan Perpanjangan Dana Otsus Aceh

·
Kemendagri Respons Positif Tuntutan Perpanjangan Dana Otsus Aceh
Mendagri Tito Karnavian saat berada di Aceh. Foto : Ist

JAKARTA - Pemerintah merespons positif tuntutan perpanjangan dana otonomi khusus (otsus) Aceh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Akmal Malik memberikan apresiasi dan atensi terhadap usulan yang disampaikan masyarakat Aceh melalui DPR Aceh (DPRA).

Menurutnya, tuntutan tersebut merupakan sebuah langkah antisipatif yang sangat penting bagi kemajuan Aceh di masa depan. “Aspirasi ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk komunikasi yang konstruktif antara pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan desentralisasi asimetris yang perlu dan harus terus dikembangkan,” katanya dalam keterangan tertulis, baru-baru ini.

Sebelumnya, Ketua DPRA Dahlan Djamaluddin secara resmi meminta pemerintah untuk memperpanjang alokasi dana otsus yang akan berakhir pada 2027. Dahlan menyampaikan itu dalam Rapat Paripurna Penetapan Nova Iriyanto sebagai gubernur Aceh Sisa Masa Jabatan 2017-2022.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang (UU) 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, sejak 2007-2022, Aceh mendapatkan kucuran dana otsus sebesar 2% dari total dana alokasi umum (DAU) nasional. Kemudian pada 2023-2027, jumlah dana otsus akan berkurang menjadi 1% dari total DAU Nasional.

Merujuk pada ketentuan ini, maka pada 2028 Pemerintah Aceh tidak akan mendapatkan lagi kucuran dana otsus. Dana tersebut sejatinya sangat berperan bagi pembiayaan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRA. “Kami memandang sangat perlu untuk menyampaikan dan mengingatkan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri,” kata Dahlan.

Dia pun menyebut, “Terkait otonomi khusus yang akan berakhir 2027 mendatang, kami mengharapkan agar dana tersebut dapat diperpanjang. Karena dana otsus sangat dibutuhkan untuk pembangunan, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan di Aceh.”

Dia menjelaskan dana otsus yang telah dikucurkan pemerintah pusat, membuktikan kehadiran negara untuk memenuhi hak dasar, dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. “Maka dari itu kami meminta Pemerintah Aceh dapat terus mengadvokasi agar dana otsus dapat terus berlangsung di Aceh,” katanya.

Akmal mengatakan kebijakan desentralisasi asimetris yang dilaksanakan dalam bentuk otsus, harus dibangun dengan intensitas komunikasi yang konstruktif dan produktif.

“Antara pemerintah pusat yang memberikan kewenangan khusus, dengan pemerintah daerah yang sangat berkepentingan dengan kewenangan khusus untuk membangun daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah,” katanya.

Dia menyatakan komunikasi yang dibangun oleh Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat selama ini berjalan dengan sangat baik. Walaupun ada perbedaan kepentingan, lanjutnya, cara pandang serta penafsiran terhadap berbagai regulasi dalam implementasi otsus dapat diselesaikan melalui mediasi.

Dikatakan, model penyampaian aspirasi dan tuntutan yang dilakukan Pemerintah Aceh, seperti tuntutan perpanjangan dana otsus akan menjadi perhatian pemerintah pusat. “Kita masih punya waktu yang cukup lega untuk mendiskusikan tuntutan perpanjangan dana otsus untuk Aceh dalam beberapa tahun ke depan,” kata Akmal. (**)

Sumber : Beritasatu.com

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...