Topik

Kepala BPN Atam: Batas Wilayah Aceh Tamiang-Langkat Sudah Final, Merujuk pada Permendagri

Kepala BPN Atam: Batas Wilayah Aceh Tamiang-Langkat Sudah Final, Merujuk pada Permendagri
Kepala BPN Aceh Tamiang, Ramli, SH,MH saat raker bersama DPRK terkait persoalan tanah di Kecamatan Tenggulun. Foto : Hendra.

ACEH TAMIANG - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Tamiang, Ramli, SH, MH menyatakan bahwa batas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sudah final menyusul terbitnya Permendagri Nomor 28 Tahun 2020.

Permendagri  yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian pada 19 Mei 2020 ini pun menjadi rujukan BPN Aceh Tamiang kalau titik eksekusi yang dilakukan PN Stabat merupakan wilayah Aceh Tamiang. “Sudah final melalui Permendagri 28 Tahun 2020,” kata Ramli dalam rapat kerja atau raker bersama DPRK Aceh Tamiang, Senin (29/3/2021).

Ramli mengungkapkan, persoalan tapal bartas di kawasan Tenggulun sudah berlangsung 32 tahun. Dia menduga, kekisruhan baru ini disebabkan adanya gugatan sengketa lahan yang diajukan ke PN Stabat.

“Persoalannya ada pada gugatan. Saya melihat adalah objek yang dulu masuk ke Kabupaten Langkat, sehingga wilayah hukumnya jatuh ke PN Stabat. Ini bisa dikesampingkan setelah terbit Permendagri 28/2020,” ujarnya.

Dalam raker itu, Ramli pun menyampaikan beberapa kejanggalan putusan PN Stabat. “Putusan PN Stabat dikeluarkan 4 Maret 2021, sedangkan Permendagri 28/2020 sudah lebih dulu terbit 19 Mei 2020,” jelasnya.

“Dan apa dibenarkan orang punya lahan seluas itu tanpa HGU,” tanya Ramli merujuk gugatan 1.100 hektare yang diajukan Bukhary.

Pernyataan Kepala BPN Ramli ini didukung Asisten I Bidang Pemerintahan pada Setdakab Aceh Tamiang, Amiruddin yang menyebut tapal batas Aceh Tamiang dengan Langkat sudah final sesuai Permendagri 28/2020.

Mantan Kadis Kominfo ini mengingatkan, titik batas Aceh Tamiang dan Langkat merupakan kesepakatan kedua daerah. “Batas wilayan ini bukan sepihak dari Aceh. Permendagri 28/2020 ini lahir karena sebelumnya ada kesepakatan kedua belah pihak yang diajukan ke Mendagri,” jelasnya.

Namun mengenai titik eksekusi, dia meminta tim yang akan dibentuk melakukan cek ulang sesuai dengan koordinat yang ada dalam Permendagri 28/2020. “Kalau memang itu punya Aceh Tamiang, kenapa kita harus atrek (mundur). Regulasinya jelas, ada jalur hukum yang bisa kita gunakan,” tegas Alumni IPDN ini. []

Disdukcapil Aceh Tamiang
Disdukcapil Aceh Tamiang
Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...