Topik

Komisi II DPR RI Kaji Usulan DPRA dan Pemprov Aceh soal Pilkada 2022

·
Komisi II DPR RI Kaji Usulan DPRA dan Pemprov Aceh soal Pilkada 2022
Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia. Foto : Ist

JAKARTA - Komisi II DPR masih mengkaji terkait usulan DPR Aceh (DPRA) dan Pemprov Aceh untuk menggelar Pilkada tahun 2022 khusus di Aceh. Komisi II DPR akan mempelajari terlebih dahulu kesesuaian usulan tersebut dengan undang-undang yang mengatur otonomi Aceh.

Dalam hal ini, Komisi III DPR telah menerima audiensi dengan DPR Aceh (DPRA). Audiensi digelar di ruang rapat Komisi II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2021).

"Tadi teman-teman DPR Aceh menyampaikan aspirasi bahwa mereka sudah memutuskan akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2022. Jadi bagi kami sebetulnya ini tentu kami menghargai kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari DPR Aceh," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia, seperti dilansir dari Detikcom, Rabu (10/2/2021).

Doli mengatakan Komisi II DPR akan terlebih dahulu mengkaji kesesuaian dengan UU terkait otonomi Aceh. Dia mengatakan akan ada pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah.

"Aspirasi ini akan menjadi bahan yang penting buat kami, baik itu rapat internal maupun dengan mitra kerja, terutama Kemendagri, karena nanti akan pelajari kekhususan UU yang mengatur otonomi Aceh ini itu memang bisa sampai pada pelaksanaan teknis pilkada atau tidak. Karena pilkada secara nasional kan diatur dalam UU sendiri, yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016," ujarnya.

"Dan kita sama-sama tahu bahwa dalam UU sekarang pelaksanaan pilkada serentak itu di 2024. Selama tidak ada revisi, pelaksanaan pilkada serentak di 2024. Itu nanti akan kita bicarakan dengan pemerintah, khususnya dalam hal ini Kemendagri," lanjut Doli.

Namun, Doli menekankan, kebijakan pemilu saat ini memang berubah karena situasi pandemi. Pemerintah, kata Doli, saat ini masih berfokus pada penanganan COVID-19.

"Saya bilang tadi bahwa awalnya juga kan semua aspirasi pelaksanaan pilkada sesuai jadwal waktunya. Cuma, karena situasi kita seperti ini, menghadapi pandemi COVID-19, fokus pemulihan ekonomi, ini kan yang membuatnya semua jadi berubah. Jadi sesungguhnya, kalau bicara keinginan ya, kita semua punya keinginan yang sama dalam pelaksanaan pilkadanya. Cuma tadi, nggak ada yang memprediksi kan, mungkin kalau nggak ada pandemi nggak masalah," tuturnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Pemerintah Provinsi Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) se-Aceh, dan DPR kabupaten/kota se-Aceh sepakat Pilkada Aceh digelar pada 2022. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi.

Rapat digelar di gedung DPR Aceh di Aceh, Selasa (9/2/2021). Rapat dipimpin Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin serta dihadiri Ketua KIP Aceh Samsul Bahri, perwakilan Pemerintah Aceh, pimpinan DPRK se-Aceh, dan ketua KIP se-Aceh.

Rapat tersebut menghasilkan satu kesepakatan yang diteken seluruh peserta yang hadir. Kesepakatan tentang 'Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2022 di Aceh' itu memuat empat poin.

"Tentu kesepakatan ini akan dikomunikasikan dengan semua pihak baik dengan pemerintah pusat dan stakeholder pusat, dalam hal ini Kemendagri juga dengan KPU RI, Bawaslu RI, dan juga Komisi II DPR-RI," kata Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin. []

Disdukcapil Aceh Tamiang
Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...