Topik

Komunitas Pers Desak Pemerintah Segera Revisi UU ITE, Ini Alasannya

Komunitas Pers Desak Pemerintah Segera Revisi UU ITE, Ini Alasannya
Gambar Ilustrasi. Foto : Ist

JAKARTA - Sejumlah komunitas pers mendesak pemerintah segera merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Desakan itu diungkapkan saat lembaga dan organisasi pers memenuhi undangan Kemko Polhukam untuk memberi masukan kepada tim kajian revisi UU ITE yang dipimpin Sigit Purnomo dari Kedeputian III Polhukam, Senin (10/3/2021)

Pertemuan diikuti ketua dan direktur lembaga, yakni Ade Wahyudin (LBH Pers), Wens Manggut (Asosiasi Media Siber Indonesia/AMSI), Sasmito Madrim (Aliansi Jurnalis Independen), dan Imam Wahyudi (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia). Komunitas pers yang hadir pada forum tersebut mendorong pemerintah melakukan revisi terhadap UU ITE, khususnya terhadap pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers.

Direktur LBH Pers Ade Wahyudin mengutarakan kebebasan pers merupakan amanat konstitusi, yang telah diakui dan dijamin UUD 1945. Walaupun tidak diatur secara eksplisit, tetapi elemen-elemen kebebasan pers telah jelas diatur dalam UUD 1945, seperti kebebasan berpikir, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berkomunikasi dan hak atas informasi. Pengakuan atas kebebasan pers dalam konstitusi negara seharusnya diejawantahkan dalam pembuatan peraturan perundang–undangan turunan UUD 1945.

“Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting sebuah negara hukum dan demokrasi. Oleh karena itu perlindungannya harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kenyataannya, tidak semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan benar-benar melindungi media pers dan wartawan," ungkap Ade.

Menurutnya, masih ada beberapa ketentuan yang justru mengancam, bahkan menggerus kebebasan pers. Salah satunya UU ITE. Meskipun UU ITE diklaim tidak menyasar pers, tetapi banyak wartawan dijerat dengan UU kontroversial ini, bahkan divonis bersalah oleh hakim.

LBH Pers menyebutkan pasal-pasal yang berpotensi dan menghambat kebebasan pers, yakni:

1. Pasal 26 ayat (3) tentang penghapusan informasi elektronik. Ketentuan ini berpotensi bertabrakan dengan UU Pers dan UU Keterbukaan Informasi Publik serta sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang menjamin hak publik atas informasi dan kebebasan berekspresi.

2. Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan penghinaan. Pasal-pasal ini menambah risiko kriminalisasi terhadap wartawan yang melakukan kerja jurnalistik dengan tuduhan pencemaran dan penghinaan. Rumusan pasal tersebut cukup luas sehingga kerap kali digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang online, tidak terkecuali bagi wartawan.

3. Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) tentang ujaran kebencian. Rumusan pasal-pasal itu seharusnya sesuai dengan tujuan awal perumusan tindak pidana tentang propaganda kebencian. Namun, pasal tersebut justru menyasar kelompok dan individu, bahkan pers, yang mengkritik institusi dengan ekspresi yang sah. Pasal ini juga kerap digunakan untuk membungkam pengkritik presiden, padahal pasal terkait penghinaan presiden telah dihapus Mahkamah Konstitusi karena dianggap inkonstitusional.

4. Pasal 36 menambah ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 27 sampai 34 UU ITE menjadi 12 tahun jika menimbulkan kerugian. Ketentuan ini berpotensi digunakan untuk memperberat ancaman pidana, sehingga memenuhi unsur untuk dilakukan penahanan.

5. Pasal 40 ayat (2b) tentang pemblokiran. Kewenangan mengenai pengaturan blocking dan filtering konten harus diatur secara tegas mekanismenya sesuai dengan due process of law. Kewenangan yang besar tanpa sistem kontrol dan pengawasan membuat kebijakan blokir internet berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan. []

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...