Topik

KSP: Penyebutan KKB sebagai Teroris Sudah Berdasarkan Pertimbangan Matang

·
KSP: Penyebutan KKB sebagai Teroris Sudah Berdasarkan Pertimbangan Matang
Gambar Ilustrasi. Foto : Ist

JAKARTA - Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD telah mengumumkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris. Terkait hal ini, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, keputusan penyebutan tersebut telah dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

“Penyebutan KKB sebagai organisasi/individu teroris diambil dengan pertimbangan yang matang dengan memperhatikan masukan dan analisis dari berbagai pihak. Baik di dalam maupun di luar pemerintah,” katanya dilansir dari iNews.id.

Selain itu, keputusan tersebut juga didasarkan pada fakta-fakta adanya tindakan kekerasan secara brutal dan masif di Provinsi Papua selama beberapa waktu terakhir. Utamanya yang menyasar masyarakat sipil, termasuk pelajar, guru, tokoh adat dan aparat yang dilakukan KKB.

Dia mengatakan, sebagaimana laporan Bupati Kabupaten Puncak Willem Wandik, secara beruntun KKB melakukan serangkaian kekerasan sejak awal tahun ini. Di antaranya pembunuhan tukang ojek di Kampung Ilambet, Ilaga tanggal 9 Februari 2021.

“Pembacokan perempuan di Kampung Juguloma, Beoga tanggal 18 Februari 2021. Kontak tembak antara Paskhas dengan KKB di Bandara Amingganu tanggal  19 februari 2021. Pembunuhan 2 orang guru SD dan SMP di Kampung Juguloma pada tanggal 8 dan 9 April 2021. Pembakaran helikopter milik PT Arsa Air di Bandara Aminggaru, Ilaga tanggal 11 April 2021,” ujarnya menguraikan.

Kemudian pembakaran rumah Kepala Sekolah SMP dan anggota DPRD di Kampung Juguloma, Beoga tanggal 13 April 2021. Lalu pembunuhan tukang ojek di Kampung Eromaga, Distrik Omukia tanggal 14 April 2021. Pembunuhan pelajar SMAN 1 Ilaga di Kampung Ulomi tanggal 15 April 2021

“Pembakaran rumah Kepala Suku dan guru di Kampung Dambet, Beoga tanggal 17 April 2021. Penembakan Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugrahadi Kampung Dambet, Beoga tanggal 25 April 2021,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menyebut dari data Gugus Tugas Papua PPKK Fisipol UGM menyebutkan, selama 10 tahun terakhir sejak 2010 sampai 2020, pelaku kekerasan di Papua paling banyak dari KKB. Terdapat kekerasan KKB sebanyak 118 kasus, dibandingkan TNI 15 kasus dan Polri 13 kasus.

“Berdasarkan hasil riset yang sama, mereka yang menjadi korban meninggal dari tindak kekerasan yang terjadi dari total 356 orang yakni masyarakat sipil serta TNI dan Polri sebanyak 93 persen. Sisanya sebanyak 7 persen anggota KKB,” tuturnya.

Jaleswari juga mengatakan, penyebutan KKB sebagai organisasi/individu teroris juga dimaksudkan untuk mengefektifkan tindakan penegakan hukum oleh pemerintah. “Pemerintah akan memastikan tindakan penegakan hukum yang akan dilakukan aparat penegak hukum tidak akan eksesif yang bisa berdampak negatif pada masyarakat,” katanya.

Menurutnya, pemerintah sedang menyiapkan kerangka operasi yang komprehensif, memperhatikan secara ketat prinsip-prinsip HAM. Kepentingan yang utama yaitu memulihkan keamanan dan menghentikan teror yang meningkat dan berlanjut di masyarakat akhir-akhir ini.

Di samping itu, tetap mengedepankan penyelesaian persoalan Provinsi Papua dengan pendekatan kesejahteraan. “Kami mengharapkan agar organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat dan gereja tidak khawatir dan tetap beraktivitas seperti biasa dalam melakukan kerja-kerja pengabdian masyarakat sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

“Serta turut bekerja sama dalam melakukan pemantauan agar kegiatan penegakan hukum sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan HAM, sehingga harapan kita menciptakan Provinsi Papua yang damai dan sejahtera bisa terwujud,” kata Jaleswari. []

GeBeTan - Ramadhan
Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...