Topik

LBH: Komnas HAM dan Kompolnas Diminta Turun Tangan Usut Kematian Mahyar

·
LBH: Komnas HAM dan Kompolnas Diminta Turun Tangan Usut Kematian Mahyar
Mapolsek Bendahara dibakar massa. Foto : Hendra

ACEH TAMIANG - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Lhokseumawe meminta Polri menyampaikan secara terbuka tentang sanksi diberikan kepada oknum di Polsek Bendahara, Aceh Tamiang, yang diduga melakukan penyiksaan terhadap seorang tersangka kasus narkotika hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

"Kuat dugaan bahwa penyebab meninggalya MY karena adanya penyiksaan oleh oknum Polsek Bendahara. Terkait itu, meski Kapolda Aceh telah mencopot jabatan Kapolsek Bendahara, dan akan mengusut tindakan tersebut, LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe akan memantau dan mengirimkan surat ke beberapa instansi terkait, agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali di Aceh," kata Koordinator LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe, Fauzan, S.H dalam Siaran Pers yang diterima Kabar Tamiang.

Fauzan menyebutkan, tindakan-tindakan seperti ini harus segera mungkin diusut hingga tuntas dan penindakan atau sanksi-sanksi yang dilakukan harus disampaikan secara terbuka mengingat hal ini sudah menjadi konsumsi publik. Jika tidak, hal ini tidak transparan, maka kami takutkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan semakin menurun.

Menurut Fauzan, setidaknya ada beberapa hal yang harus kembali diingat oleh anggota kepolisian dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan. Kesemua proses dan tindakan tersebut harus jauh dari kekerasan, pemaksaan, mengingat Negara Indonesia telah menjamin warga negaranya untuk tidak disiksa.

"Dan ada beberapa hak-hak lainya dalam konstitusi yang tertuang dalam pasal 28I, pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Anti-Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusiawi lainya (Convention Against Torture) melalui Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam. Pasal 6 dan pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik). Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3), pasal 17, pasal 18 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," kata Fauzan.

Bahkan, kata Fauzan, tindakan diskriminasi dan penghormatan terhadap HAM juga dituangkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Etika Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Untuk itu kami meminta Kompolnas dan Komnas HAM untuk melakukan pengawasan dan beberapa tindakan lainnya untuk menjamin keadilan bagi korban," tegas Fauzan.

Keterlibatan Kompolnas dibutuhkan karena oknum personel polsek Bendahara juga diduga melakukan pelanggaran kode etik Polri yang berujung kemarahan warga hingga terjadinya pembakaran Mapolsek Bendahara.

Diberitakan sebelumnya, massa membakar Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Bendahara, Aceh Tamiang, Selasa, 23 Oktober 2018, siang. Insiden itu diduga dipicu tewasnya seorang tahanan kasus narkotika. Kerusuhan tersebut berujung pencopotan Kapolsek Bendahara, Inspektur Dua Iwan Wahyudi.(Hen).

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...