Topik

Mangrove Aceh Tamiang Rusak Parah, Pemkab Diminta Lakukan Aksi Nyata

Mangrove Aceh Tamiang Rusak Parah, Pemkab Diminta Lakukan Aksi Nyata
Gambar Ilustrasi, kondisi Magrove kritis. Foto : Ist

ACEH TAMIANG - Kondisi hutan mangrove di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, semakin kritis. Kerusakan terjadi akibat penebangan liar sebagai bahan baku arang dan pembukaan kawasan tambak. Kondisi ini dapat memicu kerusakan garis pantai, terganggunya habitat satwa, dan pemanasan global.

Hal tersebut disampaikan beberapa Datok Penghulu dan tokoh masyarakat dari Kampung Tanjung Keramat, Matang Seping dan Alur Nunang Kecamatan Banda Mulia, dalam diskusi multi pihak bertajuk “Pemanfaatan dan Perlindungan Mangrove Secara Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh LSM Kempra dan didukung oleh WWF Indonesia, beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut hadir para pemangku kepentingan dari beberapa desa pesisir, KPH Wilayah 3 dan beberapa kepala dinas di jajaran pemerintah kabupaten Aceh Tamiang seperti kepala Bappeda, Kadis Lingkungan Hidup dan kadis Perikanan.

Pertemuan tersebut melahirkan beberapa rekomendasi penting terkait langkah tindak lanjut yang harus diambil pemerintah untuk menyelamatkan hutan mangrove Aceh Tamiang yang masih tersisa, dan mengharapkan adanya aksi nyata dan dukungan yang lebih konkrit dari pemerintah kepada pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat di tingkat desa yang secara swadaya melakukan upaya penrlindungan dan penyelamatan mangrove di wilayahnya.

Direktur Eksekutif LSM Kempra Izuddin Idris dalam Siaran Pers yang diterima Kabar Tamiang, Minggu (18/7/2021) mengatakan, kondisi kawasan mangrove di wilayah kabupaten Aceh Tamiang memang sangat mengenaskan.

Dari hampir 23.000 hektar wilayah mangrove yang dimiliki kabupaten ini, lebih dari 75 persen dalam kondisi rusak akibat penguasaan dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali serta penebangan bakau untuk dijadikan bahan baku arang.

"Saat ini, kondisi kerusakan mangrove Aceh Tamiang memasuki fase paling kritis sepanjang dekade, dan akan terus berlanjut apabila tidak ada kesungguhan dan keseriusan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya untuk menghentikannya," ungkap Izuddin Idris.

Selama ini, pemerintah atau pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, kata Izuddin, tidak banyak berbuat dan seperti enggan mengambil langkah kebijakan untuk mengurangi atau menghentikan laju kerusakan hutan mangrove yang terjadi di kawasan pesisir. Mereka berlindung pada alasan klasik bahwa kewenangan pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan dan wilayah mangrove berada di pemerintahan propinsi dan di tingkat pusat.

Foto : Istimewa. 

Menurut Izuddin, itu alasan yang terlalu dibuat-buat. Kewenangan pengelolaan dan pengawasan wilayah hutan boleh saja ada di tangan pemerintah propinsi atau pemerintah pusat, tapi secara geografis dan demografis lahan yang ada pada wilayah hutan tersebut tetap milik Aceh Tamiang, dan pemerintah daerah punya hak untuk mengatur peruntukannya sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Artinya, jika pemerintah Aceh Tamiang serius berupaya untuk menghentikan laju kerusakan mangrove di wilayahnya, dapat dilakukan dengan menerbitkan aturan yang dapat membatasi laju kerusakan mangrove, misalnya dengan menerbitkan aturan moratorium penguasaan dan alih fungsi lahan mangrove atau larangan mengoperasikan dapur arang.

Contoh lain yang dapat dilakukan adalah melalui pemberian insentif, reward atau memberikan perioritas pembangunan kepada desa yang berkomitmen dan telah melakukan tindakan nyata dalam melakukan upaya perlindungan dan pemanfaatan kawasan mangrove secara berkelanjutan.

"Realita hari ini, komitment pemkab Aceh Tamiang terhadap perlindungan dan penyelamatan hutan mangrove di kawasan pesisir masih sebatas narasi akademis yang tertuang dalam dokumen RPJM, KLHS dan RTRW, sementara langkah tindak lanjutnya belum tampak secara nyata," kata Izuddin.

Sejak setahun terakhir, beberapa tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya di kawasan pesisir Aceh Tamiang secara sukarela telah berinisiatif untuk melakukan upaya untuk melindungi dan menyelamatkan kawasan mangrove yang tersisa di masing-masing desa dengan meggagas pola kerja sama antara kelompok masyarakat dengan KPH wilayah 3 untuk melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan mangrove di wilayahnya secara berkelanjutan.

Mereka juga secara aktif menjaga dan melakukan pengawasan terhadap aktifitas yang berlangsung di dalam kawasan mangrove, menerbitkan peraturan desa (Qanun Kampung) serta menerapkan sanksi bagi pihak yang melanggar.

"Inisiatif yang luar biasa ini sudah sepantasnya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah di tingkat kabupaten, dengan menerbitkan regulasi yang dibutuhkan serta memberikan dukungan dan perlindungan terhadap apa yang mereka lakukan," pungkas Izuddin. []

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...