Topik

Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Noraini Ahmad Mundur

·
Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Noraini Ahmad Mundur
Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Noraini Ahmad. Foto : Ist

KUALA LUMPUR - Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Noraini Ahmad menyatakan mundur hari ini. Noraini menjelaskan keputusannya mundur sebagai Menteri Pendidikan Tinggi sejalan dengan keputusan partai tempatnya bernaung, UMNO, yang menarik dukungan untuk pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

UMNO merupakan partai dengan perolehan kursi sebanyak 38 di parlemen Malaysia. Setidaknya ada delapan anggota parlemen dari UMNO telah menandatangani deklarasi penarikan dukungan untuk pemerintah Muhyiddin.

Namun Muhyiddin bersikeras bahwa dia masih memiliki dukungan mayoritas di parlemen, meskipun ada anggota parlemen yang telah menarik dukungan. Muhyiddin kemarin mengatakan akan menyerukan mosi percaya untuk membuktikan legitimasinya untuk memerintah ketika parlemen dilanjutkan pada 6 September. Tetapi oposisi dan beberapa anggota partai terbesar dalam aliansinya menuntut pemungutan suara diadakan sekarang untuk mengakhiri krisis politik.

Muhyiddin mengatakan kepada raja Malaysia selama pertemuan hari Rabu bahwa dia masih mendapat kepercayaan dari parlemen. Dia mengatakan raja menyetujui usulnya untuk mengadakan mosi tidak percaya bulan depan.

Muhyiddin mengatakan kepada wartawan hari ini bahwa dia siap dan tidak takut untuk menghadapi pemungutan suara. Tetapi, dia memperingatkan bahwa setiap perubahan dalam pemerintahan dapat merusak upaya untuk memerangi pandemi Corona yang kian buruk.

"Bisakah negara menangani lebih banyak masalah jika ada perubahan (pemerintah) atau kekacauan politik?" katanya seperti dilansir AP News, baru-baru ini. 

Muhyiddin mengambil alih kekuasaan pada Maret 2020 setelah memprakarsai runtuhnya mantan pemerintah reformis yang memenangkan pemilu 2018. Partainya bergandengan tangan dengan UMNO dan beberapa lainnya membentuk pemerintahan baru yang tidak stabil. UMNO tidak senang bermain biola kedua untuk partai Muhyiddin.

Dia telah memerintah berdasarkan peraturan tanpa persetujuan legislatif sejak Januari setelah menangguhkan parlemen di bawah keadaan darurat yang dinyatakan untuk memerangi virus Corona. Kritikus mengatakan Muhyiddin menggunakan keadaan darurat, yang berakhir pada 1 Agustus, untuk menghindari pemungutan suara di parlemen.

Kemarahan publik terhadap pemerintahnya meningkat lonjakan kasus COVID-19 gagal dibendung. Di mana terjadi kenaikan kasus di atas 10.000 sejak pertengahan Juli. Malaysia melaporkan 20.889 kasus baru pada hari Jumat, sehingga total yang dikonfirmasi di negara itu menjadi 1,22 juta.

Pihak oposisi menuduh Muhyiddin menunda mosi percaya untuk membangun dukungannya. Mereka memperingatkan bahwa pemerintah Muhyiddin dapat menggunakan lembaga pemerintah, seperti lembaga anti-korupsi dan polisi untuk melecehkan dan mengancam anggota parlemen agar mendukungnya. (**)

DETIK
Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...