Topik

Ombudsman Aceh : Banyak Masalah terkait Izin Tambang

·
Ombudsman Aceh : Banyak Masalah terkait Izin Tambang
Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh ketika membuka kegiatan FGD Transisi Perizinan dan Pengawasan Tambang di Aceh. Foto : Ist

BANDA ACEH - Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada beberapa urusan dan kewenangan yang beralih, baik dari kabupaten/kota ke Provinsi maupun sebaliknya. Salah satunya yaitu pada bidang pertambangan, yang semula berada pada Pemerintah kabupaten/kota sekarang menjadi urusan dan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Perihal tersebut menjadi perhatian Ombudsman Aceh, sehingga melakukan kajian sistemik. Kajian ini dimaksudkan untuk menemukan alternatif solusi terkait peralihan kewenangan dan urusan pertambangan.

"Sektor pertambangan menjadi salah satu fokus karena banyak laporan dugaan mal administrasi yang masuk ke kantornya, baik pada urusan perizinan maupun pengawasan," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr.Taqwaddin melalui Siaran Press yang diterima Kabar Tamiang, Rabu (15/8/2018) setelah membuka kegiatan FGD Transisi Perizinan dan Pengawasan Tambang Pasca berlakunya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah di Hotel The Padee, Aceh Besar baru-baru ini.

Pada kegiatan tersebut turut diundang para Pejabat dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Dinas Enegi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Polda Aceh, perwakilan dari DPMPTSP, DLH Kabupaten Pidie, Aceh Jaya, dan Nagan Raya. Di pihak Non Pemerintah hadir perwakilan Walhi dan Gerak Aceh serta perwakilan pengusaha tambang.

Sementara itu, Asisten Ombudsman Aceh Ayu Parmawati Putri, MKN, yang merupakan salah seorang anggota tim kajian, dalam materinya menyampaikan beberapa temuan yang didapatkan timnya saat turun ke lapangan, salah satunya yaitu proses perizinan yang masih melibatkan pihak Kabupaten/Kota untuk rekomendasi karena adanya Surat Edaran Gubernur Aceh dan lemahnya pengawasan selama ini.

Hal tersebut diakui oleh Destin, selaku Kepala Bidang Perizinan pada DPMPTSP Aceh Jaya yang turut hadir pada kegiatan tersebut.

"Kami di daerah jadi serba salah sekarang. Secara Undang-Undang, pertambangan bukan lagi menjadi urusan dan kewenangan kami lagi, tetapi disisi lain ada surat edaran Gubernur Aceh yang melibatkan kami kembali" ujar Destin.

Pada kegiatan FGD tersebut, perwakilan dari Direskrimsus Polda Aceh AKP Adhitya Pratama juga menyeroti lemahnya pengawasan.

"Kedepan kita berharap pengawasan lebih ditingkatkan, supaya kegiatan pertambangan berjalan dg baik dan meminimalisir efek negatif dari kegiatan tersebut" kata Adhitya.

Di akhir sesi kegiatan FGD tersebut, Dr Taqwaddin yang memimpin acara mengatakan Tim Kajian Ombudsman akan mendalami lagi surat edaran Gubernur Aceh No 120 Tahun 2016 tentang proses perizinan serta pengawasan pertambangan. "Saran dan masukan dari peserta sangat kami butuhkan guna melengkapi kajian yang sedang kami lakukan," ungkap Taqwaddin.(Hen)

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...