Topik

Pimpinan DPRK Aceh Tamiang Teken Petisi Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja

·
Pimpinan DPRK Aceh Tamiang Teken Petisi Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja
Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto didampinggi pimpinan DPRK lainnya membacakan petisi penolakan UU Omnibus Law. Foto : Hendra.

ACEH TAMIANG - Tiga pimpinan DPRK Aceh Tamiang meneken petisi penolakan Undang-Undanng Omnibus Law atau UU Cipta Kerja yang disodorkan mahasiswa saat melakukan unjuk rasa, Jumat (9/10/2020).

Proses penandatanganan ini sendiri berlangsung sedikit alot karena mahasiswa memaksa Ketua DPRK Aceh Tamiang Suprianto hadir di hadapan mereka. Suprianto ketika itu memang tidak hadir menyambut kedatangan mahasiswa dengan alasan sakit.

“Pak Suprianto berhalangan hadir karena sedang demam. Kami dua sudah cukup mewakili beliau,” kata Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon dan Muhammad Nur.

Mahasiswa yang menganggap alasan itu dibuat-buat tetap memaksa Suprianto yang juga Ketua Partai Gerindra Aceh Tamiang tetap hadir untuk ikut menandatangani petisi penolakan UU Cipta Kerja. Setelah melalui negosiasi panjang, Suprianto akhirnya hadir dan ikut menadatangani petisi tersebut.

Koordinator aksi, Muhammad Fauzy mengungkapkan petisi penolakan UU Cipta Kerja yang mereka ajukan berisi dua poin, pertama meminta Presiden Jokowi mencabut UU ini melalui Peraturan Pemerintah dan kedua mendesak DPR RI merevisi sejumlah Pasal yang menjadi kontroversi. “Kami berharap DPRK Aceh Tamiang berdiri bersama masyarakat untuk menolak Undang-undang Cipta Kerja,” kata Fauzy.

Pascapenekenan ini, massa langsung membubarkan diri secara tertib. Demontrasi ini mendapat perhatian dari masyarakat yang melewati jalan di depan gedung DPRK. Personil Kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Ari Lasta mengerahkan 300 personel Polisi dan TNI untuk mengawal aksi tersebut. (Hen)

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...