Topik

PTUN Putuskan Pernyataan Jaksa Agung soal Peristiwa Semanggi Melawan Hukum

·
PTUN Putuskan Pernyataan Jaksa Agung soal Peristiwa Semanggi Melawan Hukum
Foto : Istimewa

JAKARTA - PTUN Jakarta mengabulkan gugatan keluarga korban Semanggi I-II yang menggungat Jaksa Agung ST Burhanuddin. PTUN meminta agar Jaksa Agung memberikan pernyataan terkait penanganan dugaan pelanggaran HAM berat sesuai keadaan yang sebenarnya.

"Mengadili, eksepsi menyatakan eksepsi-eksepsi yang disampaikan tergugat tidak diterima. Pokok perkara, mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Andi Muh Ali Rahman, dalam putusan yang dibacakan hari ini dan diungah di laman Direktori Putusan MA, Rabu (4/11/2020).

Hakim menyatakan pernyataan Jaksa Agung yang menyebut peristiwa Semanggi I dan II pada rapat paripurna DPR bukan lah pelanggaran HAM berat adalah perbuatan melawan hukum.

"Menyatakan tindakan pemerintah berupa penyampaian tergugat dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dan Jaksa Agung RI pada tanggal 16 Januari 2020 yang menyampaikan: "... Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM" adalah perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan," kata Andi.

Hakim juga mewajibkan Jaksa Agung membuat pernyataan terkait penanganan dugaan pelanggaran HAM berat Semanggi I dan II sesuai keadaan yang sebenarnya. Selain itu hakim juga menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000.

"Mewajibkan tergugat untuk membuat pernyataan terkait penanganan dugaan Pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI berikutnya, sepanjang belum ada putusan/keputusan yang menyatakan sebaliknya," ujarnya.

Putusan tersebut diketok oleh majelis hakim yang dipimpin Andi Muh. Ali Rahman beserta anggota Umar Dani, Syafaat. Putusan tersebut juga disampaikan ke para pihak dalam aplikasi e-court. "Putusannya ga dibacakan tapi di upload di e-court," kata kuasa hukum keluarga korban, Tiora Pretty, saat dikonfirmasi. (**)

Sumber : Detikcom

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...