Topik

Puzzle Pembangunan

·
Puzzle Pembangunan
Sumber Gambar: Google

Puzzle Pembangunan*

 

Pembangunan merupakan suatu daya upaya yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa, secara nasional dalam rangka mencapai tujuan bernegara, dan bagi daerah otonom dalam rangka menggapai hakikat otonomi daerah. Adapun sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Salah satu pekerjaan rumah yang seyogyanya dituntaskan oleh pemerintahan daerah, pada semester pertama dibulan Januari adalah rangkaian puzzle pembangunan, khususnya berkaitan dengan dasar hukum pengelolaan keuangan daerah dimasing-masing daerah otonom. Pada prinsipnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui berbagai regulasi telah mengatur mekanisme tentang pengelolaan keuangan daerah, baik yang berkaitan dengan tahapan, jadwal penyusunan, maupun penetapannya.

Hakikatnya seluruh daerah otonom semestinya telah menetapkan dasar hukum atas pengelolaan keuangan daerah, pada waktu penghujung tahun anggaran yang sedang dijalankan, atau pada bulan Desember tahun sebelumnya, mengingat akan timbul efek domino manakala dasar hukum pengelolaan keuangan daerah tidak dilakukan secara tepat waktu. Oleh karena itu untuk menghindari efek domino, Mendagri sebagai pengawal otonomi daerah memiliki kewenangan untuk pembinaan dan pengawasan, telah berupaya menggulirkan berbagai sangsi atau punishment bagi pemerintahan daerah yang terkatung-katung dalam menetapkan dasar hukum pengelolaan keuangan daaerahnya.

***

Aceh sebagai salah satu daerah otonom yang sejalan dengan asas “lex specialis derogat legi generali”, melalui Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh turut menegaskan bahwa pemerintahan Aceh adalah pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh (Gubernur) dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sementara pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh dilaksanakan oleh Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan uraian tersebut, Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)  memiliki kewenangan yang diantaranya menyusun dan mengajukan rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja kepada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota). Pada kesempatan yang sama, DPR ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang diantaranya membentuk Qanun (tentang APBA/K) yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.

Artinya frasa “mendapat persetujuan bersama” sepantasnya diposisikan sebagai paradigma dalam pembentukan Qanun tentang APBA/K Tahun 2018, dikarenakan baik itu Gubernur/Bupati/Walikota dan DPR ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat secara langsung, untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat, dengan demikian Gubernur/Bupati/Walikota dan DPR ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai mitra sejajar tetapi memiliki fungsi yang berbeda.

Pada sisi yang lain, memaknai persetujuan bersama tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, melainkan perlu dilakukan komunikasi dua arah secara efektif dan komprehensif, dengan menanggalkan kepentingan pribadi dan golongan demi kepentingan umum. Sebagai indikasi diperlukannya persetujuan bersama, yaitu terdapat sangsi bagi kedua belah pihak apabila tidak melaksanakan proses pembentukan Qanun tentang APBA/K.

***

Sebelum paripurnanya “puzzle pembangunan” hingga bermuara pada output pembentukan Qanun tentang APBA/K, perundang-undangan mempersyaratkan bahwa ada satu kepingan puzzle yang berperan sebagai langkah awal dalam perencanaan pembangunan, yakni fase musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) khususnya dari lingkungan masyarakat yang terkecil, mulai dari Kelurahan/Desa/Gampong, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.

Mengingat perencanaan merupakan suatu rangkaian proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, atau skala prioritas dengan memperhitungkan berbagai sumber daya yang tersedia. Sekaligus Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Musrenbang sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan, bertujuan untuk: Pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, musrenbang berposisi sebagai entitas dari seluruh puzzle pembangunan, oleh karena itu hendaknya musrenbang dijadikan paradigma awal sebagai perwujudan pembangunan, bukan sekedar retorika antara aparatur pemerintah dengan masyarakat dicakupan wilayah kerjanya, atau bukan sekedar prasyarat untuk menyerap anggaran. Akan tetapi melalui musrenbang yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh, dapat mensinergikan perencanaan dalam abstraksi pembangunan, sekaligus dalam derivasi pembangunan. *(red©)

Disdukcapil Aceh Tamiang
Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...