Topik

Sesuai UUPA, PDA Kukuh Pilkada Aceh Harus 2022

·
Sesuai UUPA, PDA Kukuh Pilkada Aceh Harus 2022
Ketua Umum PDA, Muhibbussabri A Wahab. Foto : Ist

BANDA ACEH - Partai Daerah Aceh (PDA) berkukuh Pilkada Aceh harus digelar pada 2022. PDA meminta pemerintah pusat tidak alergi terhadap pelaksanaan pilkada tahun depan.

"Apakah dengan digelarnya Pilkada Aceh 2022 pusat terganggu? Kalau Pusat tidak merasa terganggu dan UU Pemerintah Aceh menyebutkan seperti itu, ya, kenapa pusat harus alergi dengan Pilkada Aceh 2022," kata Ketua Umum (Ketum) PDA, Muhibbussabri A Wahab dilansir dari Detikcom, Kamis (4/2/2021).

Muhibbussabri mengatakan pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam UU tersebut, katanya, pemilihan kepala daerah di Aceh dilakukan secara langsung setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis.

"Kita ini hidup harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Orang Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Hidup bernegara harus sesuai dengan hukum negara, di Aceh ya harus sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh," jelas pria yang kerap disapa Abi Muhib ini.

Dia meminta Pemprov Aceh, DPRA, hingga KIP Aceh menyamakan persepsi soal Pilkada Aceh. Dia menilai hal itu penting untuk meyakinkan Pemerintah Pusat terkait kesiapan Aceh menggelar Pilkada 2022.

"Yang terpenting kita samakan dulu pemahaman kita terkait Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 65 ayat 1 tentang Pemilihan Kepala Daerah di Aceh. Kalau UUPA memerintahkan pilkada 5 tahun sekali, maka menurut saya Pemerintah Aceh dan DPRA harus kukuh berpegang teguh pada maksud tersebut," ujarnya.

"Kemudian kita juga harus melihat untung ruginya. Kalau pilkada digelar tahun 2022, apa untungnya dan apa ruginya bagi Aceh, begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan Pilkada 2022 lebih menguntungkan kita, maka Pilkada harus digelar tahun 2022. Tentu Pemerintah Aceh dan DPRA harus punya tim untuk meyakinkan pemerintah pusat," sambungnya.

Sebelumnya, sejumlah partai lokal di Aceh menyatakan ingin Pilkada Aceh digelar pada 2022. Mereka mengatakan pilkada harus dilakukan sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh yang berbunyi:

Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia, serta dilaksanakan secara jujur dan adil. []

Disdukcapil Aceh Tamiang
Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...