Topik

Tekait Penutupan Sumur Minyak di Tamiang Hulu, Ini Kata Direktur BUMD Kualasimpang Petroleum

·
Tekait Penutupan Sumur Minyak di Tamiang Hulu, Ini Kata Direktur BUMD Kualasimpang Petroleum
Direktur BUMD Kualasimpang Petroleum, Fauzi. Foto : Ist

ACEH TAMIANG - Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kualasimpang Petroleum, Fauzi, SH, angkat bicara terkait penutupan sumur minyak ilegal milik warga di Kampung Alur Tani II Kecamatan Tamiang Hulu, Aceh Tamiang beberapa waktu lalu.

Menurut Fauzi, saat ini, yang dibutuhkan hanya sedikit kelonggaran regulasi yang lebih ringan dari pemerintah, terkait penambangan minyak mentah secara tradisional oleh masyarakat di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang.

Aktifitas penambangan minyak mentah secara tradisional, kata Fauzi, di satu sisi telah menjadi mata pencaharian masyarakat. Meskipun, Fauzi mengaku, mereka melakukannya tanpa memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan diri sendiri serta masyarakat sekitar.

"Untuk itu, perlunya diatur kebijakan khusus oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini BPMA maupun daerah. Sehingga mereka nantinya dapat diberdayakan," kata Fauzi kepada Wartawan, Rabu, (20/4/2021).

Sebagai contoh, Fauzi mengatakan, membentuk wadah koperasi dan mengelompokkan mereka ke dalamnya. Hal itu dilakukan agar nantinya mudah dilakukan pembinaan terhadap mereka.

Dengan demikian, kata dia, aktifitas penambangan yang dilakukan masyarakat dengan sendirinya secara otomatis akan menyesuaikan standar operasional prosedural yang berlaku dalam aktifitas penambangan.

Disinggung apakah langkah yang bisa dilakukan masyarakat agar dapat memperoleh izin eksploitasi, Fauzi mengatakan, secara regulasi, hal tersebut tidak memungkinkan.

Sebab, yang boleh menguasai dan mempunyai hak untuk eksploitasi kandungan mineral bumi adalah negara, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "Dan saat ini yang memiliki hak konsesi dari kementerian ESDM adalah Pertamina," katanya.

Sebab, Fauzi menilai, dalam sistem pola pertambangan minyak ada 2 hal dasar yang diperhitungkan, jika mengikuti prinsip dan konsepnya, yakni High risk dan High Benefit (punya resiko besar dan modal besar).

Sehingga, jika hal itu dihadapkan oleh masyarakat awam atau penambang tradisional, mereka tidak akan mampu. "Jadi solusinya adalah kebijakan regulasi dari pemerintah sendiri kepada masyarakat," ujarnya.

Ditambahkan Fauzi, opsi tersebut bisa diambil dikarenakan Aceh merupakan daerah yang memiliki kekhususan tersendiri. Seperti halnya yang terjadi di Kampung Alur Tani II Kecamatan Tamiang Hulu, pihak pertamina sebelumnya kemungkinan telah melakukan eksplorasi seismik, dan telah mengetahui berapa besaran kandungan minyak yang ada.

"Kemungkinan hasilnya tidak begitu signifikan, dan kemungkinan itu hanya minyak di atas permukaan saja atau minyak kecil. Dan kalau itu memiliki kandungan yang sangat strategis, tidak mungkin pertamina tidak mengambil posisi, pasti pemain besar akan turun," katanya.

Jadi, Fauzi kembali menegaskan, kelonggaran regulasi yang lebih ringan dari pemerintah dalam hal ini yang sangat dibutuhkan. Dengan tetap mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan nyawa.

"Jadi pemerintah juga harus memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menikmati kekayaan alam tanah kelahirannya. Sehingga mereka juga bisa turut berkontribusi dalam pembangunan daerah," ujarnya. []

GeBeTan - Ramadhan
Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...