Topik

Terkait Pertanyaan Dewan Soal LHP BPK, Ini Jawaban Pemkab Atam

·
Terkait Pertanyaan Dewan Soal LHP BPK, Ini Jawaban Pemkab Atam
Sekda Aceh Tamiang menjawab pertanyaan Dewan terkait LHP BPK 2019. Foto : Ist

ACEH TAMIANG - Pihak pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menjawab pertanyaan anggota DPRK setempat, terkait sudah sejauh mana tindak lanjut temuan BPK RI di tahun 2019 lalu.

Jawaban itu disampaikan Bupati Aceh Tamiang melalui Sekda Aceh Tamiang, Basyaruddin pada sidang paripurna pemberian jawaban eksekutif terhadap pandangan Fraksi DPRK Aceh Tamiang, Jumat (17/4/2020).

Beberapa temuan yang termaktub dalam LHP BPK tahun 2019 yakni, kelebihan bayar terhadap 24 paket pekerjaan pada dua organisasi perangkat daerah (OPD) yaitu Dinas PUPR berkisar Rp 806 juta dan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang bekisar Rp 38,6 juta.

"Terkait temuan tersebut pihak Bina Marga PUPR Aceh Tamiang sudah menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan pemotongan dana beserta denda pada beberapa SP2D di tahun 2020 berkisar Rp156 juta," kata Basyaruddin. 

Untuk bidang Sumber Daya Air, kata Sekda Basyaruddin, juga sudah melakukan penyetoran dana ke Rekening Kas Daerah Aceh Tamiang pada tanggal 06 Februari 2020 sebesar Rp. 23.8 juta. Sementara terhadap kelebihan bayar terhadap dua paket pada Dinas Kesehatan, tindak lanjut temuan sudah dilakukan dengan melakukan penyetoran dana kelebihan bayar tersebut ke Kas Daerah Aceh Tamiang sebesar Rp.5 juta oleh CV PPM pada tanggal 24 Februari 2020.

"Dan terkait kekurangannya pada Dinas Kesehatan akan menyurati kembali perusahaan pelaksana untuk mengembalikan kelebihan bayar tersebut ke Kas Daerah Aceh Tamiang," ujarnya

Selanjutnya, terkait temuan BPK RI Tahun 2019 tentang pembayaran honorarium pada beberapa Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang melewati batas maksimal yang telah ditetapkan dalam juknis Dana BOS Tahun 2019.

Basyaruddin menjelaskan kejanggalan ini disebabkan jumlah tenaga guru bakti lebih banyak dibanding PNS, sehingga mengharuskan pembayaran honor menggunakan dana BOS. “Oleh karena kurangnya guru PNS, pembayaran guru bakti tidak dapat dianggarkan dalam APBK, dan penggunaan dana BOS menjadi alternatif satu-satunya, sehingga pembayaran honor pada beberapa sekolah melebihi 15 persen,” kata Basyaruddin.

Sedangkan realisasi pembelian buku teks dan non teks yang juga dinilai telah melebihi batas maksimum 20 persen disebabkan terjadinya perubahan anagka persentase belanja yang berkurang. “Total belanja dana BOS berkurang, ini menyebabkan persentasi belanja menjadi lebih besar,” bebernya. (Hen)

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...