Topik

Terlambat Disahkan, APBK Perubahan Aceh Tamiang Ditolak Mendagri

·
Terlambat Disahkan, APBK Perubahan Aceh Tamiang Ditolak Mendagri
Kepala BPKD Aceh Tamiang, Abdullah. Foto : Hendra.

KARANG BARU - Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Perubahan Kabupaten Aceh Tamiang yang ditetapkan tanggal 11 Oktober 2018 tidak berlaku, karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolaknya dengan alasan terlambat disahkan.

Sesuai Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2018, batas pengajuan Perubahan APBK yakni tanggal 30 September 2018.

Kepala BPKD Aceh Tamiang, Abdullah mengatakan pembatalan ini disebabkan keterlambatan persetujuan antara Bupati dan DPRK yang baru ditandatangani pada 11 Oktober 2018. Bila merujuk Peraturan Mendagri Nomor 33/2017 tentang pedoman umum penyusunan APBD TA 2018, penandatanganan kesepakatan ini selambatnya dilakukan akhir September.

"Ini sangat disayangkan karena tentunya semua dinas sudah memiliki program kerja," kata Abdullah yang dikonfirmasi Kabar Tamiang, baru- baru ini di ruang kerjanya.

Pembatalan ini memaksa Pemkab Aceh Tamiang mengakali alokasi anggaran yang sebelumnya sudah disusun masing-masing instansi. Dia menjelaskan akan ada beberapa anggaran yang digeser untuk anggaran belanja yang sifatnya wajib, mengikat, darurat dan mendesak.

"Solusinya cuma bisa dilakukan dengan mengakali anggaran. Jadi nanti yang diutamakan itu yang sifatnya wajib, mengikat, darurat dan mendesak," jelas Abdullah.

Dia mengatakan Aceh Tamiang bukanlah satu-satunya kabupaten yang APBKnya tidak disetujui Plt Gubernur Aceh dan ditolak Mendagri. "Bukan cuma kita, ada 15 daerah di Provinsi Aceh yang nasibnya sama dengan kita (Aceh Tamiang)," ujarnya.

Sebelumnya dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) disepakati persetujuan qanun tentang Perubahan APBK Aceh Tamiang TA 2018 disetujui pendapatan daerah yang sebelumnya Rp 1.235.993.555.708 bertambah menjadi Rp 1.175.611.272.018. Belanja daerah sebelumnya Rp 1.251.885.452.239 menjadi Rp 1.199.611.272.018, sementara pembiayaan yang sebelumnya Rp 24 miliar berkurang menjadi Rp 15.891.896.331.(Hen)

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...