Topik

Transformasi Pendidikan yang Memerdekakan

·
Transformasi Pendidikan yang Memerdekakan
Gambar Ilustrasi. Foto : Ist

Oleh: Andryan, SH, MH (Dosen dan Kepala Bagian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (HTN/HAN) Fakultas Hukum UMSU dan Mahasiswa Doktoral Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara).

Pendidikan menjadi satu diantara tujuan negara, hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk dapat menggapai tujuan negara dengan menjadikan pendidikan yang benar-benar merdeka, tentu bukan hal yang mudah.

Perjalanan bangsa Indonesia telah mengalami pasang-surut terhadap dunia pendidikan khususnya pasca reformasi tahun 1998. Akan tetapi, berbagai bentuk kebijakan terhadap pendidikan terus dilakukan pemerintah, diantaranya mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.

Dimasa kepemimpinan periode kedua, presiden Jokowi-Ma'aruf, pendidikan menjadi bagian daripada nawacita. Adapun nawacita pendidikan termuat melalui enam program nawacita, yakni Program Indonesia pintar (PIP), Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Revitalisasi Pendidikan Vokasi, Zonasi Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, dan Digitalisasi Sekolah.

Meskipun dalam kurun waktu 2 tahun, dunia khususnya Indonesia tengah mengalami pandemi Covid-19, Kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi-Ma'aruf, dapat dikatakan berhasil dalam mewujudkan program nawacita pendidikan tersebut.

Sebagaimana melalui survei LSIN menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) Menteri terbaik kinerjanya menurut publik yaitu secara berurutan (1) Kemendikbud dan Ristek Dikti, (2) PUPR, (3) Kemenparekraf, (4) Kemenhan, (5) Kemenpora.

Secara garis besar, sejumlah kebijakan dan program Merdeka Belajar yang diusung Kemendikbudristek memiliki tujuan mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan perbaikan pada empat hal, yakni 1) Infrastruktur dan teknologi; 2) Kebijakan, prosedur, dan pendanaan; 3) Kepemimpinan, masyarakat dan budaya; dan 4) Kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Kebijakan yang sejalan dengan empat lini perbaikan tersebut terbalut dalam 12 program proritas Kemendikbudristek, yakni transformasi pembiayaan pendidikan; digitaliasi pendidikan dan bantuan kuota internet; penguatan karakter, peningkatan prestasi, dan manajemen talenta; penguatan pendidikan vokasi; dan kampus merdeka.

Selain itu ada pula program prioritas pemajuan kebudayaan; pengembangan bahasa dan sastra; kurikulum, asesmen, dan perbukuan; transformasi dan peningkatan kapasitas sekolah; transformasi dan peningkatan kapasitas guru; program respons pandemi Covid-19; serta program afirmasi Papua dan Papua Barat. Di samping itu, Kemendikbudristek juga melaksanakan dana alokasi khusus (DAK) fisik dan DAK nonfisik bidang pendidikan.

Seluruh kebijakan transformatif tersebut bertujuan untuk membantu siswa/mahasiswa, guru, dan satuan pendidikan meningkatkan akses dan mutu pendidikan, memperkuat pendidikan karakter pada setiap jenjang pendidikan, serta mengembangkan prestasi peserta didik.

Pendidikan yang Merdeka

Ki Hadjar Dewantara, pernah menekankan apa yang disebutnya 'kemerdekaan dalam belajar'. Makna kemerdekaan belajar yang diusung Ki Hadjar Dewantara yakni bagaimana membentuk manusia harus dimulai dari mengembangkan bakat.

Merdeka Belajar merupakan filsafat awal pendiri bangsa Indonesia Presiden Soekarno dan pendiri sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menentukan visi SDM Indonesia seperti apa. Konsep ini menjadi suatu falsafah dasar dari kedua tokoh tersebut.

Begitu pula menurut Menteri Nadiem, bahwa "Merdeka Belajar" dibutuhkan di era saat ini, anak-anak tidak lagi harus mengikuti kurikulum yang tersedia, namun bisa menggunakan metode belajar yang paling cocok digunakan.

Konsep merdeka dalam pendidikan juga dirasakan terhadap praktisi pendidikan, terutama bagi guru honorer karena untuk pertama kalinya dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, Indonesia berhasil mendapatkan formasi sebesar 500 lebih dari 500.000 formasi untuk guru honorer yang bisa menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal ini merupakan suatu hal yang sangat membanggakan, mengingat suatu program yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena belum pernah ada kesempatan besar seperti ini untuk guru honorer menjadi PPPK atau ASN. Kemdikbudristek menilai banyak sekali guru-guru dari honorer tersebut yang dedikasi dan motivasi dan kompetensinya cukup luar biasa.

Pemerintah melalui Kemendikbudristek terus melakukan berbagai terobosan, terutama dalam mewujudkan Merdeka Belajar dan afirmasi kebijakan agar tujuan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia bisa benar-benar tercapai.

Di tahun kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Kemendikbudristek mendobrak dengan penyempurnaan program-program yang telah baik terlaksana, menjadi lebih berkeadilan dan dapat diakses oleh lebih banyak masyarakat.

Kebijakan dana BOS tahun 2021 adalah salah satu bentuk dari dobrakan tersebut. Dana BOS tahun 2021 terdiri dari nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik daerah masing-masing, penggunaan dana BOS tetap fleksibel, termasuk dapat digunakan untuk keperluan persiapan PTM terbatas, serta pelaporan penggunaan dana BOS dilakukan secara daring dan menjadi syarat penyaluran untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS.

Bahkan, mulai tahun ini pula, nilai satuan biaya operasional sekolah juga berbeda antardaerah, karena dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota.

Pendidikan Indonesia telah mengalami transformasi menjadi pendidkan yang memerdekakan, tidak hanya merdeka terhadap konsep melalui kurikulum, dimana menjadikan lulusan perguruan tinggi dapat berinovasi dan bersaing dipasar dunia kerja, tetapi juga memberikan kemerdekaan bagi tenaga pendidikan.

Sebagaimana yang pernah dikatakan Kaisar Hirohito, bahwa Jepang tidak akan bisa mengejar Amerika jika tidak belajar. Karenanya, ia kemudian mengimbau pada para Jenderalnya untuk mengumpulkan seluruh guru yang tersisa di seluruh pelosok Jepang pasca Perang Dunia II.

Sebab, menurut sang Kaisar bahwa kepada para gurulah seluruh rakyat Jepang harus bertumpu, bukan pada kekuatan pasukan. Begitu pula halnya berbagai bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah Jokowi terhadap dunia pendidikan, tidak lain untuk menjadikan Indonesia benar-benar merdekaa sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. (***)

Sponsored:
Loading...

Komentar

Loading...